medcom.id, Jakarta: Mabes Polri menegaskan pendataan ulama di Jawa Timur tidak ada kaitannya dengan dinamika politik di Jakarta. Pendataan ulama hanya untuk mempererat silaturahmi polisi dengan ulama.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Boy Rafli Amar menyampaikan, sejak lama polisi di berbagai daerah sudah mendata ulama. Kegiatan ini baru diketahui media sekarang.
Boy mengatakan, 10 tahun lalu dirinya menjabat Kepala Polres Pasuruan. Silaturahmi dengan ulama bagian dari pekerjaannya. "Saya berkeliling pondok pesantren," kata Boy di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2017).
Artinya, pendataan ulama bukan baru-baru ini, apalagi disebut terkait kondisi politik di Ibu Kota. "Dengan adanya data-data itu, paling tidak, seperti di wilayah Jawa Timur, terdapat ulama kharismatik yang selama ini bisa saja luput dari acara-acara atau undangan Polri dan masyarakat," ujar Boy.
Menurut Boy, Polri ingin mendapatkan data yang lebih akurat nama-nama ulama dan alamat tempat tinggal. Mungkin saja ada pergantian tokoh atau regenerasi di wilayah atau lingkungan pondok pesantren .
"Masing-masing punya cara mendata. Ada yang polres melaporkan (ke polda). Ada yang kapoldanya minta. Itu teknik mengumpulkan informasi saja," ujar Boy.
medcom.id, Jakarta: Mabes Polri menegaskan pendataan ulama di Jawa Timur tidak ada kaitannya dengan dinamika politik di Jakarta. Pendataan ulama hanya untuk mempererat silaturahmi polisi dengan ulama.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Boy Rafli Amar menyampaikan, sejak lama polisi di berbagai daerah sudah mendata ulama. Kegiatan ini baru diketahui media sekarang.
Boy mengatakan, 10 tahun lalu dirinya menjabat Kepala Polres Pasuruan. Silaturahmi dengan ulama bagian dari pekerjaannya. "Saya berkeliling pondok pesantren," kata Boy di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (6/2/2017).
Artinya, pendataan ulama bukan baru-baru ini, apalagi disebut terkait kondisi politik di Ibu Kota. "Dengan adanya data-data itu, paling tidak, seperti di wilayah Jawa Timur, terdapat ulama kharismatik yang selama ini bisa saja luput dari acara-acara atau undangan Polri dan masyarakat," ujar Boy.
Menurut Boy, Polri ingin mendapatkan data yang lebih akurat nama-nama ulama dan alamat tempat tinggal. Mungkin saja ada pergantian tokoh atau regenerasi di wilayah atau lingkungan pondok pesantren .
"Masing-masing punya cara mendata. Ada yang polres melaporkan (ke polda). Ada yang kapoldanya minta. Itu teknik mengumpulkan informasi saja," ujar Boy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
