Kritik Revisi UU MK oleh DPR, Megawati: Prosedunya Tidak Benar

Jakarta: Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti sejumlah revisi undang-undang di DPR. Proses revisi beberapa produk dinilai problematik. “Revisi Undang-undang MK (Mahkamah Konstitusi) prosedurnya tidak benar,” kata Megawati dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 PDIP di Beach City International Stadium, Jakarta Utara. Jumat, 24 Mei 2024. Megawati heran beleid itu dibahas mendadak saat masa reses. Dirinya sampai harus mengonfirmasi hal tersebut ke kadernya sekaligus Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto. “Saya tanya Utut, ini apa sih?” papar dia.   Selain itu, Megawati menyinggung ribut-ribut revisi Undang-undang Penyiaran. Revisi itu dikhawatirkan mengancam lantaran ada wacana liputan investigasi tidak diizinkan. Belakangan DPR membantah hal itu. “Kalau begitu untuk apa ada media? Kalau tidak boleh ada investigasi, artinya pers benar-benar turun,” jelas dia.