Jakarta: Politik berbiaya tinggi yang kerap membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi di Indonesia bukan hanya pekerjaan rumah bagi partai politik. Bagi Partai NasDem, fenomena itu disebabkan oleh beragam aspek yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak, termasuk masyarakat.
Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan, pihaknya mencegah praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sejak dari proses kandidasi. Hal itu disampaikannya dalam menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ihwal adanya 355 kepala daerah yang terjerat korupsi sejak 2010.
"Proses kandidasi ini tentu kita melakukan, satu, pendaftaran yang tidak berbayar, kedua, tanpa mahar. Tapi itu baru sebagian ikhtiar untuk tidak terjadi high cost politic," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Rabu, 8 Mei 2024.
Namun, Willy menyebut ikhtiar itu tidak cukup. Menurutnya, kolaborasi aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan. Itu utamanya dalam bidang pencegahan dengan memperkuat early warning system atau sistem peringatan dini kepada kepala daerah sehingga mereka tidak bertindak korup selama memimpin daerah masing-masing.
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat yang justru cenderung permisif terhadap praktik politik uang dari para kandidat kepala daerah. Padahal pencegahan korupsi oleh kepala daerah merupakan tanggung jawab semua pihak, tak cuma partai politik.
Bagi Willy, kemandirian partai politik bukan saja menjadi urusan negara lewat pembiayaan. Dalam hal ini, ia mengajak semua elemen untuk membongkar akar politik biaya tinggi, salah satunya membuka mata atas praktik pendonasian dari pengusaha yang dibuat lebih transparan dan akuntabel.
"Kemandirian (partai politik) juga ketika iuran anggota jalan. Di kita serba nanggung, subsidi negara kecil, sumbangan dibatasi. Sehingga yang ada satu sama lain kucing-kucingan dan cenderung hipokrasi," ungkapnya.
Jakarta: Politik berbiaya tinggi yang kerap membuat kepala daerah terjerat
kasus korupsi di Indonesia bukan hanya pekerjaan rumah bagi partai politik. Bagi
Partai NasDem, fenomena itu disebabkan oleh beragam aspek yang membutuhkan kerja sama dari semua pihak, termasuk masyarakat.
Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan, pihaknya mencegah praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah sejak dari proses kandidasi. Hal itu disampaikannya dalam menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ihwal adanya 355 kepala daerah yang terjerat korupsi sejak 2010.
"Proses kandidasi ini tentu kita melakukan, satu, pendaftaran yang tidak berbayar, kedua, tanpa mahar. Tapi itu baru sebagian ikhtiar untuk tidak terjadi
high cost politic," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Rabu, 8 Mei 2024.
Namun, Willy menyebut ikhtiar itu tidak cukup. Menurutnya, kolaborasi aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan. Itu utamanya dalam bidang pencegahan dengan memperkuat
early warning system atau sistem peringatan dini kepada kepala daerah sehingga mereka tidak bertindak korup selama memimpin daerah masing-masing.
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat yang justru cenderung permisif terhadap praktik politik uang dari para kandidat kepala daerah. Padahal pencegahan korupsi oleh kepala daerah merupakan tanggung jawab semua pihak, tak cuma partai politik.
Bagi Willy, kemandirian partai politik bukan saja menjadi urusan negara lewat pembiayaan. Dalam hal ini, ia mengajak semua elemen untuk membongkar akar politik biaya tinggi, salah satunya membuka mata atas praktik pendonasian dari pengusaha yang dibuat lebih transparan dan akuntabel.
"Kemandirian (partai politik) juga ketika iuran anggota jalan. Di kita serba nanggung, subsidi negara kecil, sumbangan dibatasi. Sehingga yang ada satu sama lain kucing-kucingan dan cenderung hipokrasi," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
