Sekjen PDIP Terseret Banyak Kasus Hukum, Megawati Dinilai Teruji Melawan Kekuasaan

Jakarta: Sederet kasus hukum yang menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto diyakini bisa diatasi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, Megawati dinilai sudah berpengalaman mampu melawan apa pun, termasuk penggunaan hukum sebagai alat politik untuk menjerat kadernya. “Kepemimpinan Megawati sudah teruji termasuk sejauh mana PDI Perjuangan mampu menumbangkan ‘monster’ (kekuasaan),” kata pakar hukum tata negara Feri Amsari, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024. Feri mengatakan PDIP merupakan partai yang membawa Presiden Joko Widodo memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia pada saat ini. Dia yakin PDIP bisa mengatasi kekuasaan yang menggunakan instrumen hukum sebagai alat untuk membungkam karena mengerti betul sosok Jokowi yang telah memimpin Indonesia dalam 10 tahun terakhir. "Karenanya, ‘monster’ yang mengabaikan penegakan hukum itu menjadi tanggung jawab PDI Perjuangan pula melawannya, bahkan memusnahkannya,” ujar Feri. Menurut dia, bentuk perlawanan Jokowi terhadap PDIP sangat nyata. Di antaranya, adanya penggunaan perangkat hukum untuk menyasar kader PDI Perjuangan. "Sebagai partai yang sah dan menghormati konstitusi, PDI Perjuangan positif saja soal penegakan hukum di Indonesia karena kita merupakan negara hukum," kata Feri.   Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menegaskan, PDIP harus berani untuk menegakkan hukum dan keadilan di negara ini. Apalagi, PDIP merupakan partai besar dan berpengaruh di Indonesia. "Selama 9 tahun sebelum berpisah dengan Jokowi, ingin menunjukkan kepada publik sebagai partai yang berpengaruh sehingga ingin mendatangi Kapolri bila Hasto tersangka," ujar dia. Ujang paham alasan Megawati mengeluarkan pernyataan yang membela Hasto. Megawati tidak ingin PDIP terguncang. Sebab, bila penegakan hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak benar, tentu harus dikritik bersama-sama. "Kita tahu langkah Megawati untuk melindungi Hasto karena merupakan Sekjen PDI Perjuangan. (Hasto) Tahu betul dapur-dapur partai, sehingga, (pernyataan Megawati) itu tidak salah karena ini menyangkut partai," kata Ujang. Berdasarkan semua itu, kata Ujang, PDIP harus berani menghadapi proses hukum yang menyasar Hasto. Apalagi, seperti diungkap intelektual Muhammadiyah lulusan Harvard, Sukidi, pemimpin populisme otoriter menjadikan hukum sebagai pembenar atas tindakannya. Seolah-olah sesuai kaidah hukum, padahal hanya pembenaran atas ambisi kekuasaannya. "PDI Perjuangan selaku partai yang berkuasa sebelum menjadi berlawanan dengan Jokowi, tentu merasakan apa yang saat ini mereka hadapi," ujar Ujang.   Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan akan mendatangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jika Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditangkap aparat penegak hukum. Dia tidak menyebutkan lembaga penegak hukumnya. Namun, Hasto sempat diperiksa Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong pada awal Juni 2024. Kemudian, KPK juga sempat memeriksa Hasto sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku. Bahkan, staf Hasto, Kusnadi dan empat orang lainnya telah dicegah KPK ke luar negeri.