Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta ingin status kekhususan Jakarta usai tidak menjadi ibu kota lebih jelas. Khususnya, mengenai pemilihan wali kota.
“Jakarta 9,8 juta penduduk jangan sampai tidak ada pemilihan wali kota,” kata Ketua DPW PKS Provinsi DKI Jakarta Khoirudin di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Maret 2024.
Khoirudin merespons pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang berlangsung di DPR. Pembahasan itu diharapkan masuk ke substansi.
“Kekhususan Jakarta jangan berbeda dengan kekhususan di Papua, Yogyakarta, dan Aceh. Mereka ada pemilihan wali kota,” ujar dia.
Khoirudin juga menolak usulan Gubernur Jakarta dipilih presiden. Dia bersyukur wacana itu gugur setelah pemerintah memastikan posisi Jakarta 1 dipilih rakyat.
“Kami tidak setuju (Gubernur Jakarta dipilih presiden) dan semua partai sudah sepakat tidak setuju,” papar dia.
Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (
PKS) DKI Jakarta ingin status kekhususan Jakarta usai tidak menjadi ibu kota lebih jelas. Khususnya, mengenai pemilihan wali kota.
“Jakarta 9,8 juta penduduk jangan sampai tidak ada pemilihan wali kota,” kata Ketua DPW PKS Provinsi DKI Jakarta Khoirudin di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Maret 2024.
Khoirudin merespons pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (
RUU DKJ) yang berlangsung di DPR. Pembahasan itu diharapkan masuk ke substansi.
“Kekhususan Jakarta jangan berbeda dengan kekhususan di Papua, Yogyakarta, dan Aceh. Mereka ada pemilihan wali kota,” ujar dia.
Khoirudin juga menolak usulan Gubernur Jakarta dipilih presiden. Dia bersyukur wacana itu gugur setelah pemerintah memastikan posisi Jakarta 1 dipilih rakyat.
“Kami tidak setuju (Gubernur Jakarta dipilih presiden) dan semua partai sudah sepakat tidak setuju,” papar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
