Jakarta: DPR terus berupaya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Koordinasi pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) terus dilakukan dengan kementerian terkait.
"Koordinasi-koordinasi kita terutama dalam pembentukan DIM dan sebagainya kita sudah, istilahnya bergerak lebih awal," ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Februari 2022.
Lodewijk menegaskan pihaknya tidak berdiam diri meski DIM belum sampai di tangan legislatif. DPR menyadari banyak masyarakat yang menginginkan payung hukum tersebut disahkan.
"Jadi kita sebagai pembuat Undang-undang, pemerintah, dan DPR, tentunya saling menyiapkan," kata dia.
Baca: Penyusunan DIM RUU TPKS Rampung
Lodewijk belum mengetahui secara pasti alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan bertanggung jawab membahas RUU TPKS. "Kalau di komisi tidak, ya nanti kita serahkan ke Badan Legislatif (Baleg)," kata dia.
Pemerintah mengaku telah selesai menyusun DIM naskah RUU TPKS. DIM segera diserahkan ke DPR.
"Ini hasil kerja kolektif dan kolaboratif banyak pihak. Proses ke DPR akan melibatkan semua komponen pemerintah untuk mengawal," kata Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, melalui rilis media, Jumat, 11 Februari 2022.
Jakarta:
DPR terus berupaya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(RUU TPKS). Koordinasi pembahasan daftar inventaris masalah (DIM) terus dilakukan dengan kementerian terkait.
"Koordinasi-koordinasi kita terutama dalam pembentukan DIM dan sebagainya kita sudah, istilahnya bergerak lebih awal," ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 15 Februari 2022.
Lodewijk menegaskan pihaknya tidak berdiam diri meski DIM belum sampai di tangan legislatif. DPR menyadari banyak masyarakat yang menginginkan payung hukum tersebut disahkan.
"Jadi kita sebagai pembuat Undang-undang, pemerintah, dan DPR, tentunya saling menyiapkan," kata dia.
Baca:
Penyusunan DIM RUU TPKS Rampung
Lodewijk belum mengetahui secara pasti alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan bertanggung jawab membahas
RUU TPKS. "Kalau di komisi tidak, ya nanti kita serahkan ke Badan Legislatif (Baleg)," kata dia.
Pemerintah mengaku telah selesai menyusun DIM naskah RUU TPKS. DIM segera diserahkan ke DPR.
"Ini hasil kerja kolektif dan kolaboratif banyak pihak. Proses ke DPR akan melibatkan semua komponen pemerintah untuk mengawal," kata Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, melalui rilis media, Jumat, 11 Februari 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
