Besok, Revisi UU Pemasyarakatan Disahkan

Jakarta: Komisi III DPR dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Persetujuan dilakukan dalam rapat kerja (raker) beragendakan pengambilan keputusan tingkat I. "Selanjutnya kami meminta persetujuan dari Komisi III dan pemerintah apakah revisi UU Pemasyarakatan bisa dilanjutkan ke tingkat selanjutnya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Juli 2022. "Setuju," jawab seluruh anggota Komisi III dan perwakilan pemerintah yang dipimpin Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu menyampaikan tidak ada pihak yang menolak pengesahan revisi UU Pemasyarakatan. Seluruh fraksi di Komisi III sepakat revisi UU Pemasyarakatan disahkan di Rapat Paripurna.    Adis menyampaikan hasil pembahasan revisi Pemasyarakatan bakal diteruskan ke pimpinan DPR. Sehingga, revisi UU Pemasyarakatan bakal disahkan dalam Rapat Paripurna terdekat.  "Akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat pada 7 Juli 2022," ujar dia. Wamenkumham Omar mengapresiasi kerja sama Komisi III dalam pembahasan revisi UU Pemasyarakatan. Dia berharap pengesahan segera dilakukan. "Kami mewakili Presiden (Joko Widodo) menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya pembahasan RUU tersebut pada pembicaraan tingkat pertama untuk diteruskan pada pembahasan tingkat kedua guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI," ujar dia.