Jakarta: Fraksi NasDem DPR meminta calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan formula baru dalam penanganan teroris di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Polri sejauh ini dinilai gagap menangani gerakan radikal yang beraksi di kawasan tersebut.
"Permasalahan Poso ini harus diselesaikan secara komprehensif dengan cara yang tidak gagap seperti ini," kata Ketua Fraksi NasDem Ahmad M Ali saat uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Januari 2021.
Gagap yang Ali maksud adalah penempatan Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rakhman Baso yang ditugaskan di Desa Tokorondo, Poso. Abdul ditugaskan di desa itu oleh Kapolri Jenderal Idham Azis sejak awal Desember 2020.
Ali menilai langkah tersebut tak perlu. Kapolda mesti bekerja di pusat kota untuk memantau situasi keamanan yang lebih luas.
"Pak Kapolda jangan lagi berkantor di Desa Tokorondo. Karena permasalahan kepolisian Sulteng itu tidak hanya di Poso, pelayanan terhadap publik itu masih banyak," tegas dia.
Baca: Komjen Listyo: Polri Perlu Mengedepankan Pendekatan Lembut
Wakil Ketua Umum Partai NasDem ini menyebut polisi harus mengevaluasi pola dan pendekatan pengejaran teroris. Polri juga diminta tak berpikir paling paham betul menangani masalah terorisme.
"Harus berani evaluasi. Puluhan tahun dilakukan pengejaran terhadap teroris Poso sampai hari ini belum berhasil. Artinya apa, ada yang salah dalam penanganan itu," ujar Ali.
Listyo menjalani fit and proper test di DPR dengan memaparkan judul makalah Transformasi Menuju Polri yang Presisi. Presisi dalam judul makalah Listyo merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan.
Presiden Joko Widodo memilih Komjen Listyo sebagai calon tunggal Kapolri. Jokowi menyampaikan pilihannya ke DPR melalui surat presiden (supres) bernomor: R-02/Pres/01/2021 pada Rabu, 13 Januari 2021.
Jakarta: Fraksi NasDem DPR meminta calon
Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan formula baru dalam penanganan teroris di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Polri sejauh ini dinilai gagap menangani gerakan radikal yang beraksi di kawasan tersebut.
"Permasalahan Poso ini harus diselesaikan secara komprehensif dengan cara yang tidak gagap seperti ini," kata Ketua Fraksi NasDem Ahmad M Ali saat uji kepatutan dan kelayakan (
fit and proper test) calon kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Januari 2021.
Gagap yang Ali maksud adalah penempatan Kapolda Sulteng Irjen Abdul Rakhman Baso yang ditugaskan di Desa Tokorondo, Poso. Abdul ditugaskan di desa itu oleh Kapolri Jenderal Idham Azis sejak awal Desember 2020.
Ali menilai langkah tersebut tak perlu. Kapolda mesti bekerja di pusat kota untuk memantau situasi keamanan yang lebih luas.
"Pak Kapolda jangan lagi berkantor di Desa Tokorondo. Karena permasalahan kepolisian Sulteng itu tidak hanya di Poso, pelayanan terhadap publik itu masih banyak," tegas dia.
Baca:
Komjen Listyo: Polri Perlu Mengedepankan Pendekatan Lembut
Wakil Ketua Umum Partai NasDem ini menyebut
polisi harus mengevaluasi pola dan pendekatan pengejaran teroris. Polri juga diminta tak berpikir paling paham betul menangani masalah
terorisme.
"Harus berani evaluasi. Puluhan tahun dilakukan pengejaran terhadap teroris Poso sampai hari ini belum berhasil. Artinya apa, ada yang salah dalam penanganan itu," ujar Ali.
Listyo menjalani
fit and proper test di DPR dengan memaparkan judul makalah Transformasi Menuju Polri yang Presisi. Presisi dalam judul makalah Listyo merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan.
Presiden Joko Widodo memilih Komjen Listyo sebagai calon tunggal Kapolri. Jokowi menyampaikan pilihannya ke DPR melalui surat presiden (supres) bernomor: R-02/Pres/01/2021 pada Rabu, 13 Januari 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
