Pemerintah Didesak Tetapkan Status Bencana Nasional di NTT

Jakarta: Wakil Ketua Komisi IX Emanuel Melkiades Laka Lena mendesak pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional terhadap musibah banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan begitu, pemerintah pusat bisa mempercepat pemulihan ekonomi di lokasi bencana. "Kami minta agar status bencana di NTT ini bisa menjadi bencana nasional," ujar Melki kepada Medcom.id, Senin, 5 April 2021. Melki mengatakan skala kerusakan akibat bencana alam tersebut menyentuh seluruh kabupaten atau kota di NTT. Fasilitas publik hingga jaringan komunikasi yang sulit menjadi catatan dampak banjir bandang tersebut. Menurut dia, pemerintah pusat juga perlu memberikan dukungan konkret untuk menangani dampak kerusakan tersebut. Selain itu, ada puluhan orang yang menjadi korban jiwa akibat bencana alam itu. "Pemerintah pusat (bersama) pemerintah provinsi, kabupaten atau kota sampai tingkat kecamatan, desa, kelurahan bisa lebih optimal dalam menangani dan merespons dan memulihkan NTT lebih cepat," ujar politikus Partai Golkar itu. Baca: Banjir Rendam 23 Desa di Malaka NTT Melki meminta penangangan bencana tak hanya menyentuh pada pandemi covid-19. Pemerataan penanganan bencana alam juga mesti digencarkan. "Kami juga berharap pemerintah pusat bisa membantu untuk memastikan tidak ada penularan covid-19 atau penyakit lainnya, seperti malaria dan demam berdarah pasca-bencana," ujar Melki. Banjir bandang melanda sejumlah wilayah di NTT, pada Minggu dini hari, 4 April 2021. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat peristiwa itu akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi.