Menko Polhukam Mahfud MD/Istimewa
Menko Polhukam Mahfud MD/Istimewa

Mahfud: Pemerintah Tak Pindahkan Kasus BLBI dari Pidana ke Perdata

Nasional mahfud md Kasus BLBI BLBI Penegakan Hukum
Anggi Tondi Martaon • 29 April 2021 16:47
Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta berbagai pihak menyetop menuding pemerintah mengalihkan status hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari pidana ke perdata. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam hal tersebut.
 
"Jadi jangan diperdebatkan lagi bahwa pemerintah memindahkan kasus BLBI dari pidana ke perdata. Tidak ada," kata Mahfud dalam Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PATK) Forum RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Pantaskah Masuk Prioritas, Kamis, 29 April 2021.
 
Dia menegaskan peralihan itu murni putusan pengadilan. Mahkamah Agung memutuskan hal itu melalui putusan bernomor 1555 K/PID.SUS/2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Mahfud MD: Bodoh Jika Kita Tak Menagih Aset BLBI
 
"Yang memindahkan (pidana ke perdata) itu MA," tegas dia.
 
Mahfud menyebut unsur pidana hanya terdapat dalam implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur. Kasus itu hanya melilit Sjamsul Nursalim. 
 
Jaminan aset yang diajukan Sjamsul tidak sebanding dengan dana bantuan yang diperolehnya sebesar Rp4,8 triliun. Setelah dihitung, total aset hanya Rp300 juta.
 
Temuan itu kemudian diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya, terdapat kongkalikong antara Sjamsul bersama Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.
 
"Syafruddin dipidana 13 tahun dan membayar denda Rp700 juta. Tiba-tiba MA memutuskan tidak ada pidananya pada 2019," ungkap dia.
 
Setelah itu, tidak ada laporan atau pengusutan tindak pidana lain yang melibatkan debitur lain. Hal itu juga sejalan dengan keputusan DPR yang mendalami polemik BLBI pada 2014.
 
"DPR memutuskan kasus BLBI sebagai penyelesaian hukum atas hutang-hutang debitur dan obligor sudah benar," sebut Mahfud.
 
Dia menyebut meski sudah dinyatakan sebagai perdata, pengusutan pidana terkait BLBI dapat dibuka kembali. Asal, ada laporan dan bukti. 
 
"Pidana itu ga bisa ditutup kalau ditemukan lagi, silahkan saja yang punya data ke PPATK, KPK kalau ada pidananya lagi," ujar dia.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif