Jakarta: Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto didorong mengungkap detail Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pengeluaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) senilai Rp1.760 triliun untuk periode 2020-2024. Rincian anggaran dengan nilai fantastis tersebut perlu diketahui publik.
"Karena jika benar alokasi tersebut, maka seluruh warga negara perlu mengetahui ini," ujar pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie dalam keterangan video, Senin, 10 Mei 2021.
Connie menuturkan tujuan diketahui publik sebagai bentuk transparansi dalam pengadaan sistem pertahanan negara. Apalagi, anggaran akan menggunakan pinjaman luar negeri.
"Maka utang ini yang bayar kami, warga negara. Sehingga sekali lagi, warga negara berhak tahu," tegas Connie.
(Baca: Rancangan Perpres Disebut Memuat Pengeluaran untuk Alutsista Rp1.760 Triliun)
Connie menyebut industri pertahanan yang semu atau palsu bukan hal baru. Dia sudah menyampaikan hal itu pada era menhan sebelum Prabowo Subianto.
Connie mendorong transparansi melalui audit. Dia meyakini audit yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal mengungkap badan usaha yang terlibat dalam kelompok yang disebut pseudoinhan itu.
"Kemampuan Kemhan mewujudkan hal ini bersama kementerian atau lembaga dan terutama BPK. Karena BPK itu punya perangkat yang canggih," ujar Connie.
Jakarta: Menteri Pertahanan (Menhan)
Prabowo Subianto didorong mengungkap detail Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pengeluaran alat utama sistem persenjataan (
alutsista) senilai Rp1.760 triliun untuk periode 2020-2024. Rincian anggaran dengan nilai fantastis tersebut perlu diketahui publik.
"Karena jika benar alokasi tersebut, maka seluruh warga negara perlu mengetahui ini," ujar pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie dalam keterangan video, Senin, 10 Mei 2021.
Connie menuturkan tujuan diketahui publik sebagai bentuk transparansi dalam pengadaan sistem pertahanan negara. Apalagi, anggaran akan menggunakan pinjaman luar negeri.
"Maka utang ini yang bayar kami, warga negara. Sehingga sekali lagi, warga negara berhak tahu," tegas Connie.
(Baca:
Rancangan Perpres Disebut Memuat Pengeluaran untuk Alutsista Rp1.760 Triliun)
Connie menyebut industri pertahanan yang semu atau palsu bukan hal baru. Dia sudah menyampaikan hal itu pada era menhan sebelum Prabowo Subianto.
Connie mendorong transparansi melalui audit. Dia meyakini audit yang melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal mengungkap badan usaha yang terlibat dalam kelompok yang disebut pseudoinhan itu.
"Kemampuan Kemhan mewujudkan hal ini bersama kementerian atau lembaga dan terutama BPK. Karena BPK itu punya perangkat yang canggih," ujar Connie.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)