Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan tiga fokus pemerintah saat pandemi covid-19. Pertama terkait alokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19.
"Satu itu berkaitan dengan penanggulangan covid-19 yang menjadi pandemi global. Itu fokus kita pertama, banyak anggaran yang ke sana," ujar Mahfud dalam Entry Meeting Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) di Lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I BPK, Kamis, 4 Februari 2021.
Kedua ialah terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang di 2020 anggarannya mencapai Rp695,2 triliun. Mahfud mengatakan realokasi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menanggulangi pandemi dan mendukung program PEN, maka pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.
Program PEN menjadi senjata pemerintah untuk menahan dampak pandemi kepada masalah kesehatan, mendukung dunia usaha agar ekonomi nasional tetap terjaga. Program itu juga dinilai menjadi pil bagi Indonesia agar bisa bertahan di tengah gempuran pandemi.
"PEN terutama dengan pemberdayaan pelaku-pelaku ekonomi kecil di tengah-tengah masyarakat. Karena kata para ahli, termasuk ahli kesehatan sekalipun obat yang harus ada adalah makan, bukan hanya ngobati pandemi, kalau gak makan sakit juga. Oleh sebab itu ekonomi harus tumbuh dan terus dijaga oleh kita semua," kata Mahfud.
Terakhir ialah menjaga stabilitas sosial. Dalam hal ini pemerintah berupaya menyelamatkan kesejahteraan masyarakat dari dampak pandemi. Hal itu dilakukan melalui ragam penyaluran bantuan sosial.
Bantuan sosial itu diarahkan kepada masyarakat menengah bawah agar tidak terperosok atau turun kelas. Dengan kata lain, pemerintah berupaya agar angka kemiskinan di Tanah Air meningkat karena pandemi.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan pemerintah tetap fokus melaksanakan kebijakan anggaran secara hati-hati guna menjamin akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Saat ini pemerintah terfokus anggaran pada tiga hal tersebut yang diwujudkan melalui refocussing anggaran. Pimpinan K/L bisa menyesuaikan anggaran dan mendukung hal tersebut secara bertanggung jawab dalam mewujudkan GCG (Good Clean Government)," pungkasnya.
Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan tiga fokus pemerintah saat pandemi covid-19. Pertama terkait alokasi anggaran untuk penanganan pandemi
covid-19.
"Satu itu berkaitan dengan penanggulangan covid-19 yang menjadi pandemi global. Itu fokus kita pertama, banyak anggaran yang ke sana," ujar Mahfud dalam
Entry Meeting Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) di Lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) I BPK, Kamis, 4 Februari 2021.
Kedua ialah terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang di 2020 anggarannya mencapai Rp695,2 triliun. Mahfud mengatakan realokasi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menanggulangi pandemi dan mendukung program PEN, maka pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020.
Program PEN menjadi senjata pemerintah untuk menahan dampak pandemi kepada masalah kesehatan, mendukung dunia usaha agar ekonomi nasional tetap terjaga. Program itu juga dinilai menjadi pil bagi Indonesia agar bisa bertahan di tengah gempuran pandemi.
"PEN terutama dengan pemberdayaan pelaku-pelaku ekonomi kecil di tengah-tengah masyarakat. Karena kata para ahli, termasuk ahli kesehatan sekalipun obat yang harus ada adalah makan, bukan hanya ngobati pandemi, kalau gak makan sakit juga. Oleh sebab itu ekonomi harus tumbuh dan terus dijaga oleh kita semua," kata
Mahfud.
Terakhir ialah menjaga stabilitas sosial. Dalam hal ini pemerintah berupaya menyelamatkan kesejahteraan masyarakat dari dampak pandemi. Hal itu dilakukan melalui ragam penyaluran bantuan sosial.
Bantuan sosial itu diarahkan kepada masyarakat menengah bawah agar tidak terperosok atau turun kelas. Dengan kata lain, pemerintah berupaya agar angka kemiskinan di Tanah Air meningkat karena pandemi.
Lebih lanjut, Mahfud mengatakan pemerintah tetap fokus melaksanakan kebijakan anggaran secara hati-hati guna menjamin akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Saat ini pemerintah terfokus anggaran pada tiga hal tersebut yang diwujudkan melalui refocussing anggaran. Pimpinan K/L bisa menyesuaikan anggaran dan mendukung hal tersebut secara bertanggung jawab dalam mewujudkan GCG (
Good Clean Government)," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
