Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Medcom.id/Fachri Audia Hafiez.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Medcom.id/Fachri Audia Hafiez.

NasDem: Memperjuangkan RUU PKS Bukan Lagi Bicara Partai

Nasional antikekerasan seksual RUU PKS
Fachri Audhia Hafiez • 03 Desember 2020 17:30
Jakarta: Persoalan kekerasan seksual merupakan masalah bangsa yang serius untuk segera diselesaikan. Bagi Partai NasDem memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) bukan lagi bicara mengenai kepentingan partai.
 
"Kita tidak lagi berbicara partai, kita bicara sebagai sebuah nation. Dan yang harus kita lakukan adalah sebuah gerakan," kata anggota Majelis Tinggi Partai NasDem Lestari Moerdijat dalam Seminar Fraksi Partai NasDem MPR bertajuk 'Kewajiban Konstitusional Negara dalam Upaya Menghapus Kekerasan Perempuan', Kamis, 3 Desember 2020.
 
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, butuh gerakan dari semua golongan untuk disahkannya RUU PKS. Mulai gerakan dari lintas agama, lintas suku, hingga lintas partai.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Wakil Ketua MPR ini mengatakan kehadiran RUU itu lahir dari bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari ancaman kekerasan. Apalagi, angka kekerasan seksual di Indonesia tak kunjung menurun.
 
Selain itu, penyelesaian kasus kerap merugikan para korban. Pada akhirnya banyak yang diselesaikan melalui jalur kekeluargaan.
 
"Karena selain prosesnya yang berbelit-belit justru penderita atau korban sendiri masih banyak anggapan bahwa apa yang dideritanya menimpanya adalah aib," ucap Rerie.
 
Baca: DPR Didesak Prioritaskan RUU PKS Masuk Prolegnas 2021
 
Dia berharap RUU PKS bisa masuk Prolegnas Prioritas 2021 agar Indonesia segera memiliki aturan komprehensif untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual. Sebab, RUU itu beberapa kali mandek untuk bisa disahkan.
 
"Kehadiran undang-undang yang mengatur secara komprehensif, bagaimana menangani kekerasan seksual termasuk bagaimana menangani para korban, dimulai dari usaha pencegahan, penanganan, pencatatan sampai dengan pemulihan, sangat diperlukan," kata Rerie.
 
Sebelumnya, RUU PKS sempat terlempar dari Prolegnas Prioritas 2020. Pembahasan beleid perlindungan dan pemenuhan hak korban seksual itu jalan di tempat saat dibahas di Komisi VIII DPR.
 
Fraksi NasDem getol memasukkan RUU PKS ke Prolegnas Prioritas 2021 agar aturan kembali dibahas. NasDem mengusulkan pembahasan dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif