medcom.id, Jakarta: Pengamat hukum tata negara Refly Harun menilai proses pemilihan pimpinan baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak memiliki dasar hukum. Terpilihnya Oesman Sapta Odang alias OSO sebagai Ketua baru DPD adalah bentuk premanisme politik.
Pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan dan pelantikan OSO adalah bentuk pengangkangan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA). "Ini premanisme politik. Premanisme politik yang dilakukan beberapa anggota DPD yang berambisi kekuasaan. Kemudian premanisme politik itu dilegalisasi oleh MA, lembaga tinggi yang menginjak-injak keputusannya sendiri," ujar Refly dalam acara Metro Siang, Rabu 5 April 2017.
Bagi Refly, apa yang terjadi di DPD adalah paradoks yang luar biasa. Menurut dia, setelah ada putusan MA yang membatalkan Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 seharusnya tidak boleh lagi ada pemilihan pimpinan.
"Karena dasar hukum untuk memilih sudah dibatalkan oleh MA. Sudah final dan mengikat dan suduh ditindaklanjuti oleh pimpinan DPD yang lama," jelas dia.
Bagi Refly, alasan DPD memilih pimpinan baru berdasarkan Tata Tertib (Tatib) baru tidaklah masuk akal. Sebab Tatib tersebut sudah dicabut pimpinan lama DPD.
"Itu putusan tidak option, putusan MA itu harus dilaksanakan. Jadi tidak ada dasar hukum memilih pimpinan baru karena pimpinan lama masih menjabat sampai habis masa jabatannya, yaitu hingga 2019," kata Refly.
Refly mengganggap saat ini DPD memiliki dua kepemimpinan. Pertama, DPD lama yang diketuai Muhammad Saleh dan dua wakil ketua: Farouk Muhammad dan GKR Hemas. Kedua pimpinan baru yang dinakhodai OSO dan dua wakilnya: Nono Sampono, Darmayanti Lubis.
"Hanya perbedaannya adalah pimpinan lama legal dan pimpinan baru dipilih melalui proses ilegal. Tapi proses ilegal ini dilegalilasi oleh MA dengan sebuah paradoks yang menginjak-injak keputusan sendiri," kata Refly.
medcom.id, Jakarta: Pengamat hukum tata negara Refly Harun menilai proses pemilihan pimpinan baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak memiliki dasar hukum. Terpilihnya Oesman Sapta Odang alias OSO sebagai Ketua baru DPD adalah bentuk premanisme politik.
Pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan dan pelantikan OSO adalah bentuk pengangkangan terhadap putusan Mahkamah Agung (MA). "Ini premanisme politik. Premanisme politik yang dilakukan beberapa anggota DPD yang berambisi kekuasaan. Kemudian premanisme politik itu dilegalisasi oleh MA, lembaga tinggi yang menginjak-injak keputusannya sendiri," ujar Refly dalam acara
Metro Siang, Rabu 5 April 2017.
Bagi Refly, apa yang terjadi di DPD adalah paradoks yang luar biasa. Menurut dia, setelah ada putusan MA yang membatalkan Tata Tertib DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 seharusnya tidak boleh lagi ada pemilihan pimpinan.
"Karena dasar hukum untuk memilih sudah dibatalkan oleh MA. Sudah final dan mengikat dan suduh ditindaklanjuti oleh pimpinan DPD yang lama," jelas dia.
Bagi Refly, alasan DPD memilih pimpinan baru berdasarkan Tata Tertib (Tatib) baru tidaklah masuk akal. Sebab Tatib tersebut sudah dicabut pimpinan lama DPD.
"Itu putusan tidak option, putusan MA itu harus dilaksanakan. Jadi tidak ada dasar hukum memilih pimpinan baru karena pimpinan lama masih menjabat sampai habis masa jabatannya, yaitu hingga 2019," kata Refly.
Refly mengganggap saat ini DPD memiliki dua kepemimpinan. Pertama, DPD lama yang diketuai Muhammad Saleh dan dua wakil ketua: Farouk Muhammad dan GKR Hemas. Kedua pimpinan baru yang dinakhodai OSO dan dua wakilnya: Nono Sampono, Darmayanti Lubis.
"Hanya perbedaannya adalah pimpinan lama legal dan pimpinan baru dipilih melalui proses ilegal. Tapi proses ilegal ini dilegalilasi oleh MA dengan sebuah paradoks yang menginjak-injak keputusan sendiri," kata Refly.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
