Publik Nilai Tuntutan Reformasi Belum Terpenuhi
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahaiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (KAMERAD) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (17/10). ANTARA FOTO/Tatang.
Jakarta: Lembaga survei Indobarometer merilis hasil survei 20 tahun evaluasi pasca reformasi. Hasil survei menyatakan mayoritas publik menulis tuntutan dan cita-cita reformasi belum terpenuhi.

"Responden yang menyatakan tuntutan amanat reformasi tahun 1998 belum terpenuhi sebanyak 30,3 persen. Sementara responden yang menyatakan telah terpenuhi sebesar 25,7 persen," kata Direktur Eksekutif Indobarometer M.Qodari di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Mei 2018.

Hasil tak jauh berbeda sama saat survei dilakukan tujuh tahun lalu, yaitu 2011. Jumlahnya bahkan lebih tinggi dari survei di tahun 2018.


Rupanya para responden yang menyatakan tuntutan amanat reformasi belum terpenuhi mirip dengan hasil survei Indobarometer pada April 2011.

"Sebanyak 46,8 persen responden menyatakan tuntutan reformasi belum terpenuhi. Sementara 26,2 persen tidak menjawab, dan 16,2 persen ragu-ragu menjawab," jelas M.Qodari.

Ada lima tuntutan amanat reformasi yang dianggap belum terpenuhi. Mayoritas hal itu terkait penegakkan hukum. Pertama soal pengusutan kasus penembakan mahasiswa Trisakti dan penculikan aktivis.

"Kemudian soal penegakan hukum yang adil, pengusutan dan pengadilan kasus korupsi yang dilakukan oleh Soeharto dan pengikutnya, pengusutan secara tuntas kasus kerusuhan Mei 1998 dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat yang mampu dan kurang mampu," ucap M.Qodari.

Adapun mereka yang menganggap tuntutan reformasi terpenuhi beberapa diantaranya karena, otonomi daerah, daerah punya kewenangan lebih besar untuk mengurus dirinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat, dan alokasi anggaran untuk pendidikan yang cukup.

"Kemudian bagi yang merasa tuntutan terpenuhi yakni perekonomian yang berpihak pada industri kecil menengah, hingga hubungan antara lembaga negara yang mencerminkan semangat keseimbangan dan saling kontrol," pungkas M.Qodari.



(DEN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id