Massa Aksi 67 Minta Iriawan Dicopot
Ilustrasi--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah melantik Sestama Lemhanas Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat--Medcom.id/M Sholahadhin Azhar.
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerima perwakilan massa yang berunjuk rasa bertajuk Aksi 67. Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Shabri Lubis menyampaikan dua tuntutan massa kepada Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar.

Pertama, soal pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai pejabat sementara. Shabri menilai hal itu telah menyalahi aturan.

"Ada aturan di undang-undang Kepolisian melarang soal itu, dia (Iriawan) kan aktif, melarang yang aktif," kata Shabri di lokasi, Jumat, 6 Juli 2018.


Shabri juga mengkritisi soal kasus tercecernya KTP elektronik di Bogor, Jawa Barat. Dia mempertanyakan kinerja Kementerian Dalam Negeri. 

"Kinerja Kemendagri kita ingatkan, kita menasehati, dalam hal ini pelanggaran itu mesti disikapi dengan jelas," imbuh Shabri.

Shabri minta Kemendagri segera memperbaiki dua hal yang dianggap jadi masalah ini. Sebab, kata dia, dua kasus ini bisa berimbas pada tingkat kepercayaan publik terhadap Kemendagri.

"Kami dari para ulama mengkhawatirkan kalau kinerja seperti ini terus, tidak profesional dan membuat keresahan di tengah masyarakat. Kami dari PA 212 ingin supaya diselesaikan dan dijelaskan sejelas-jelasnya dan dengan jujur," kata dia.

Sementara itu, Bahtiar menyebut tak ada dasar hukum yang pas buat mencopot Iriawan. Sebab, pejabat gubernur itu tak melakukan pelanggaran dalam tugasnya.

"Secara hukum tidak ada dasarnya untuk kita ganti. Kecuali ada pelanggaran hukum. Hari ini belum pernah ada laporan. Saya kira ini soal konunikasi saja. Jadi sah secara hukum Komjen Iriawan menjabat sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat," kata Bahtiar.



(AGA)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id