PKS Klaim Dilobi PDIP & Golkar

Jakarta: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golkar disebut telah melobi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pergantian maupun penambahan pimpinan DPR. Barter politik dilakukan dalam kesepakatan itu. Presiden PKS Sohibul Iman mengungkapkan, telah menerima sikap PDIP dalam pembahasan revisi UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).  "PDIP nelepon saya, 'presiden (Sohibul) ini yaudahlah kita kocok ulang ya'. Saya bilang mau penambahan pimpinan DPR, mau kocok ulang, itu semua harus by law, harus berdasarkan Undang-undang," kata Sohibul saat ditemui di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Januari 2018. Baca: PDIP Fokus Bahas RUU MD3 Ketimbang Pengganti Novanto Lobi pergantian ketua DPR dan pembahasan RUU MD3 juga dilakukan Partai Golkar. Sohibul telah menerima pernyataan sikap yang disampaikan langsung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. "Intinya kami sampaikan, kami ini sebagai fraksi menghormati hak fraksi lain. Ketua DPR itu hak Fraksi Golkar (dalam aturan UU MD3 saat ini), kami akan mendukung pergantian itu siapapun yang dicalonkan," kata Sohibul. Dalam lobi dengan dua partai itu, PKS pun menyampaikan kepentingan dalam proses pergantian pimpinan DPR. Sohibul ingin mengganti posisi Fahri Hamzah dengan Ledia Hanifa. "Tentu kami juga minta dong, semua menghormati hak Fraksi PKS, bahwa wakil ketua DPR itu hak Fraksi PKS," beber Sohibul. Baca: Calon Ketua DPR Pilihan Golkar Belum Mengerucut Sohibul mengatakan, dua partai itu menyambut baik keinginan PKS. Kekalahan PKS menghadapi gugatan hukum Fahri pun dinilai tak akan jadi persoalan. Secara organisasi kepartaian PKS dinilai berhak merombak posisi Wakil Pimpinan DPR. "Ya kita percaya saja. Politik kan basisnya kepercayaan dan mudah-mudahan bisa dipercaya," kata Sohibul.