Pasal 73 UU MD3 Dinilai Mengintimidasi Masyarakat

Intan Yunelia 18 Februari 2018 02:31 WIB
uu md3
Pasal 73 UU MD3 Dinilai Mengintimidasi Masyarakat
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang. (Foto: MTVN/Intan Yunelia).
Jakarta: Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) merupakan pasal yang menimbulkan kontroversi. Sebab pasal itu menyebutkan, Polri wajib mengikuti perintah DPR untuk memanggil paksa orang untuk hadir dalam rapat DPR (ayat 4). Bahkan pada ayat (5) polisi berhak melakukan penahanan.

"Nanti arahnya bisa mengintimidasi orang. Bahkan kalu tidak mau dipanggil paksa, mungkin ada kompensasi ekonomi," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang dalam diskusi Populi Center dan Smart FM Network dengan tema 'DPR Takut Kritik' di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 17 Februari 2018.

(Baca juga: DPR Diminta tak Berlindung di UU MD3)


Bila diterapkan, pasal itu bisa menjadi alat untuk memeras pihak lain yang mengarah pada korupsi. Padahal ketentuan-ketentuan tersebut hanya bisa digunakan DPR sebagai hak angket, itu pun tertentu.

"Kewenangan itu hanya ada dalam UU yang berkaitan dengan angket. Itu pun UU tidak pernah sama sekali ada pemanggilan paksa dalam UU angket," tegas Sebastian.

Menurutnya, pasal itu membuat DPR memperluas pemanggilan paksa karena tak hanya berkaitan dengan angket namun hal-hal lain yang terkait dengan keperluan anggota dewan. Pemanggilan paksa yang dibantu kepolisian pun bakal menciptakan efek buruk bagi DPR.

"Siapa saja yang tidak memenuhi panggilan DPR, mereka bisa menggunakan polisi untuk memanggil paksa. Kemudian dari situlah kewenangan dan kekuasaan yang mereka miliki itu bisa berbuat apa saja," tutup Sebastian.



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id