medcom.id, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) memuji pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, baik kepada penyelenggara maupun peserta pemilu.
"Banyak pujian untuk pilpres kali ini. Langkah yang dilakukan oleh partai politik untuk membawa sengketa pilpres ke ranah hukum juga sudah tepat," tegas Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji saat halal bihalal dengan media di Jakarta, Rabu (13/8/2014).
Dia enggan mengomentari mengenai ancaman terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, itu adalah ranah intelijen dan kepolisian.
Tetapi, Budi menegaskan tindakan apapun yang mengganggu hak pribadi seperti mengancam, tidak baik untuk persatuan nasional. Peran Lemhannas adalah mendidik elite politik serta pemangku kepentingan mengenai etika berpolitik.
"Termasuk bagaimana melakukan kaderisasi politik tentu etika berbicara," katanya.
Ia menilai bangsa Indonesia sedang belajar mengenai pendewasaan demokrasi. Tidak hanya elite politik yang dituntut untuk punya wawasan kebangsaan lebih luas dan etika politik yang baik. Rakyat juga sekarang sudah semakin pandai menilai tindakan dari para elite.
"Elite politik yang melakukan ancaman dan sebagainya nantinya akan tidak laku dalam percaturan politik. Rakyat punya kedaulatan untuk memilih sosok-sosok yang punya kapabilitas untuk memegang tampuk pemerintahan," tandasnya
Jika ancaman tersebut dikaitkan dengan stabilitas nasional. Budi mengakui secara mikroskopis bisa memicu adanya disintegrasi jika media membesar-besarkan isu tersebut. Namun secara laten hal ini tidak mengganggu keamanan nasional.
medcom.id, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) memuji pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, baik kepada penyelenggara maupun peserta pemilu.
"Banyak pujian untuk pilpres kali ini. Langkah yang dilakukan oleh partai politik untuk membawa sengketa pilpres ke ranah hukum juga sudah tepat," tegas Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji saat halal bihalal dengan media di Jakarta, Rabu (13/8/2014).
Dia enggan mengomentari mengenai ancaman terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, itu adalah ranah intelijen dan kepolisian.
Tetapi, Budi menegaskan tindakan apapun yang mengganggu hak pribadi seperti mengancam, tidak baik untuk persatuan nasional. Peran Lemhannas adalah mendidik elite politik serta pemangku kepentingan mengenai etika berpolitik.
"Termasuk bagaimana melakukan kaderisasi politik tentu etika berbicara," katanya.
Ia menilai bangsa Indonesia sedang belajar mengenai pendewasaan demokrasi. Tidak hanya elite politik yang dituntut untuk punya wawasan kebangsaan lebih luas dan etika politik yang baik. Rakyat juga sekarang sudah semakin pandai menilai tindakan dari para elite.
"Elite politik yang melakukan ancaman dan sebagainya nantinya akan tidak laku dalam percaturan politik. Rakyat punya kedaulatan untuk memilih sosok-sosok yang punya kapabilitas untuk memegang tampuk pemerintahan," tandasnya
Jika ancaman tersebut dikaitkan dengan stabilitas nasional. Budi mengakui secara mikroskopis bisa memicu adanya disintegrasi jika media membesar-besarkan isu tersebut. Namun secara laten hal ini tidak mengganggu keamanan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(HNR)
