medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan Koalisi Merah Putih (KMP) konsisten mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada. Namun demikian, dia tidak menjamin Perppu tersebut lolos jadi UU. Putusan, kata dia, ada di DPR.
"Kita (KMP) sekarang ini mendukung Perppu. Sekarang ini kan mendukung Perppu, Perppu Pilkada langsung kan kita dukung. Nah nanti (disahkan) DPR. DPR ini kan bukan KMP-KIH. Apakah akan menyatakan menerima atau menolak, kita enggak tau," kata Fadli Zon di Komplek DPR Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Wakil Ketua DPR ini mengatakan Gerindra sebagai poros KMP tidak akan mengingkari kesepakatan bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menjamin KMP tidak akan khianat.
"Kita kan sudah sepakat kemarin mendukung Perppu itu, jadi kita belum ada perubahan sih," tukas Fadli.
Menurut Fadli, DPR belum satu suara. Banyak pihak yang mendukung, tapi tak sedikit juga yang menolak Perppu. Dia juga mengakui di level Partai Gerindra suara juga masih terbelah.
Meski begitu, Fadli Zon secara pribadi tidak mempermasalahkan sistim pemilihan kepala daerah apakah langsung ataupun melalui DPRD. Karena dari kedua sistem tersebut memiliki kelebihan atau kekurangannya masing-masing.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menegaskan Koalisi Merah Putih (KMP) konsisten mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada. Namun demikian, dia tidak menjamin Perppu tersebut lolos jadi UU. Putusan, kata dia, ada di DPR.
"Kita (KMP) sekarang ini mendukung Perppu. Sekarang ini kan mendukung Perppu, Perppu Pilkada langsung kan kita dukung. Nah nanti (disahkan) DPR. DPR ini kan bukan KMP-KIH. Apakah akan menyatakan menerima atau menolak, kita enggak tau," kata Fadli Zon di Komplek DPR Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Wakil Ketua DPR ini mengatakan Gerindra sebagai poros KMP tidak akan mengingkari kesepakatan bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menjamin KMP tidak akan khianat.
"Kita kan sudah sepakat kemarin mendukung Perppu itu, jadi kita belum ada perubahan sih," tukas Fadli.
Menurut Fadli, DPR belum satu suara. Banyak pihak yang mendukung, tapi tak sedikit juga yang menolak Perppu. Dia juga mengakui di level Partai Gerindra suara juga masih terbelah.
Meski begitu, Fadli Zon secara pribadi tidak mempermasalahkan sistim pemilihan kepala daerah apakah langsung ataupun melalui DPRD. Karena dari kedua sistem tersebut memiliki kelebihan atau kekurangannya masing-masing.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)