medcom.id, Jakarta - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham membantah bahwa proses dan mekanisme pemilihan ketua umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional IX di Bali akan dilakukan secara aklamasi. Namun, jika memang pun harus secara aklamasi dan prosedurnya benar, Idrus menegaskan hal tersebut dibenarkan.
"Kalau aklamasi mekanismenya benar, kenapa enggak?" kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, (28/11/2024).
Idrus mengaku heran dengan tudingan yang dilancarkan calon ketua umum lainnya soal munas yang di-setting aklamasi. Menurutnya, seseorang yang memang berniat maju sebagai caketum harus dapat berjuang sejak lama. Dia juga menolak pelaksanaan munas pada 30 Nopember hingga 3 Desember 2014 dilakukan secara terburu-buru.
Seharusnya, caketum tersebut, tidak perlu mempermasalahkan tata tertib yang ada. Dia meminta caketum untuk memenuhi mekanisme dan tata tertib yang sudah diatur oleh panitia munas. "Berjuang dulu dong di tatib. Berjuang sejak empat tahun yang lalu. Kenapa enggak dari dulu?," tukas Idrus.
"Kalau saya yang mau nyalon, saya dari empat tahun lalu sudah siap-siap. Menyiapkan jaringan. Menyiapkan calon pemilih dan lain-lain," imbuh dia.
Fadel Muhammad juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya aklamasi yang dipahaminya dari teori, juga termasuk bagian dari teori demokrasi yang sah. Dan hal tersebut, bukan suatu yang harus dipersalahkan.
Sebelumnya, salah satu faktor utama terpecahnya internal Partai Golkar terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali, lantaran diduga membuat sistem pemilihan ketua umum yang cenderung memihak kepada salah satu calon ketum.
Dugaan tersebut, diyakini benar oleh sebagian besar calon ketua umum yang sudah mendeklarasikan diri maju dalam bursa pemilihan. Mereka menilai, tata tertib dan mekanisme yang kebetulan, susunan kepanitiaan munasnya, orang-orang yang diduga tidak netral dan berpihak kepada salah seorang calon. Rumor yang kuat berpihak kepada calon incumbent.
medcom.id, Jakarta - Sekjen Partai Golkar Idrus Marham membantah bahwa proses dan mekanisme pemilihan ketua umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional IX di Bali akan dilakukan secara aklamasi. Namun, jika memang pun harus secara aklamasi dan prosedurnya benar, Idrus menegaskan hal tersebut dibenarkan.
"Kalau aklamasi mekanismenya benar, kenapa enggak?" kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat, (28/11/2024).
Idrus mengaku heran dengan tudingan yang dilancarkan calon ketua umum lainnya soal munas yang di-setting aklamasi. Menurutnya, seseorang yang memang berniat maju sebagai caketum harus dapat berjuang sejak lama. Dia juga menolak pelaksanaan munas pada 30 Nopember hingga 3 Desember 2014 dilakukan secara terburu-buru.
Seharusnya, caketum tersebut, tidak perlu mempermasalahkan tata tertib yang ada. Dia meminta caketum untuk memenuhi mekanisme dan tata tertib yang sudah diatur oleh panitia munas. "Berjuang dulu dong di tatib. Berjuang sejak empat tahun yang lalu. Kenapa enggak dari dulu?," tukas Idrus.
"Kalau saya yang mau nyalon, saya dari empat tahun lalu sudah siap-siap. Menyiapkan jaringan. Menyiapkan calon pemilih dan lain-lain," imbuh dia.
Fadel Muhammad juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya aklamasi yang dipahaminya dari teori, juga termasuk bagian dari teori demokrasi yang sah. Dan hal tersebut, bukan suatu yang harus dipersalahkan.
Sebelumnya, salah satu faktor utama terpecahnya internal Partai Golkar terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali, lantaran diduga membuat sistem pemilihan ketua umum yang cenderung memihak kepada salah satu calon ketum.
Dugaan tersebut, diyakini benar oleh sebagian besar calon ketua umum yang sudah mendeklarasikan diri maju dalam bursa pemilihan. Mereka menilai, tata tertib dan mekanisme yang kebetulan, susunan kepanitiaan munasnya, orang-orang yang diduga tidak netral dan berpihak kepada salah seorang calon. Rumor yang kuat berpihak kepada calon
incumbent.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
