medcom.id, Jakarta: Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha meminta Partai Golkar konsisten dengan kesepakatan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada.
Perppu Pilkada diterbitkan saat SBY masih menjabat Presiden. Kala itu ada desakan publik agar Pilkada tetap melibatkan rakyat secara langsung setelah UU No 22 tahun 2014 disahkan DPR. UU itulah yang mengatur kepala daerah dipilih DPRD.
Setelah Perppu terbit, SBY menyatakan sudah ada kesepakatan antara dirinya dan KMP bahwa Perppu akan diloloskan menjadi UU dan mencabut UU No 22 tahun 2014 tentang Pilkada. Artinya kepada daerah akan dipilih secara langsung dengan catatan 10 poin perbaikan.
Nah, Syaifulla meminta agar Golkar tak mengkhianati kesepakatan itu.
"Walaupun politik itu penuh tipu muslihat jangan lah kemudian kita mengajari rakyat. Parpol sumber kader bangsa. Kalau ada yg khianati menurut saya dia tidak layak lagi menjadi teladan bangsa. Saya harap Partai Golkar konsisten dengan yang ditandatangani," kata Tamliha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014).
Syaifullah meminta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) tetap konsisten pada kesepakatan yang sudah ditandatangani. Pengkhiatan semacam ini, kata Tamliha, memberikan pelajaran sangat buruk bagi masyarakat.
medcom.id, Jakarta: Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha meminta Partai Golkar konsisten dengan kesepakatan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada.
Perppu Pilkada diterbitkan saat SBY masih menjabat Presiden. Kala itu ada desakan publik agar Pilkada tetap melibatkan rakyat secara langsung setelah UU No 22 tahun 2014 disahkan DPR. UU itulah yang mengatur kepala daerah dipilih DPRD.
Setelah Perppu terbit, SBY menyatakan sudah ada kesepakatan antara dirinya dan KMP bahwa Perppu akan diloloskan menjadi UU dan mencabut UU No 22 tahun 2014 tentang Pilkada. Artinya kepada daerah akan dipilih secara langsung dengan catatan 10 poin perbaikan.
Nah, Syaifulla meminta agar Golkar tak mengkhianati kesepakatan itu.
"Walaupun politik itu penuh tipu muslihat jangan lah kemudian kita mengajari rakyat. Parpol sumber kader bangsa. Kalau ada yg khianati menurut saya dia tidak layak lagi menjadi teladan bangsa. Saya harap Partai Golkar konsisten dengan yang ditandatangani," kata Tamliha di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014).
Syaifullah meminta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) tetap konsisten pada kesepakatan yang sudah ditandatangani. Pengkhiatan semacam ini, kata Tamliha, memberikan pelajaran sangat buruk bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
