Didi Irawadi Syamsudin. Antara/Prasetyo Utomo
Didi Irawadi Syamsudin. Antara/Prasetyo Utomo

Tak Hadiri Munas Golkar, Demokrat Tampik Pecah Kongsi

Husen Miftahudin • 05 Desember 2014 13:24
medcom.id, Jakarta: Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin mengungkapkan ketidakhadiran perwakilan partainya di penutupan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua bukan karena adanya perpecahan.
 
Ia pun menampik partainya tidak mendukung Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
 
"Kalau sikap itu bukan diperlihatkan karena hadir atau tidak hadir di sana (penutupan Munas). Kehadiran itu kan undangan hal yang wajar, tapi ketidakhadiran kemarin itu karena Pak Syarief Hasan ada halangan," ujar Didi saat dihubungi Metrotvnews.com, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menceritakan Syarief Hasan sebenarnya menghadiri Munas Partai Golkar, tapi tidak sampai penutupan. Pasalnya, ada hal pribadi lain yang menyebabkan Syarief Hasan tidak bisa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara Munas Partai Golkar.
 
"Pak Syarief Hasan kan hadir, cuma kan dia cepat pulang karena katanya ada masalah di keluarga dia. Syarief hadir dari awal kok," ungkap dia.
 
Max melanjutkan, sebenarnya penutupan munas partai hanyalah seremonial. Menurut dia, yang paling penting dari munas suatu partai adalah pada saat pembukaan dan acara lanjutannya.
 
"Kalau penutupan kan sudah selesai semuanya, hanya pembacaan yang menetapkan ketua umum dan pengurus, itu saja. Pak Syarief kemarin hadir sebagai ketua harian partai, jadi tak ada masalah," sebut Max.
 
Terkait dengan isu tidak akurnya Partai Demokrat dengan Partai Golkar karena permasalahan Perppu Pilkada, Max mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. "Kalau persoalan Demokrat dan Golkar tidak akur gara-gara masalah perppu saya pikir kita belum pernah bicarakan hal itu," papar dia.
 
Partai Demokrat menilai Partai Golkar telah ingkar janji soal Perppu Pilkada. Padahal saat menjelang pemilihan calon pimpinan MPR, sudah ada kesepakatan antara Partai Demokrat dan Partai Golkar yang tergabung dalam KMP untuk mengegolkan pilkada secara langsung dengan cara menerima Perppu Pilkada.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

>