medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo membantah dirinya menginstruksikan pengumuman kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok pada, Rabu (22/10/2014) malam. Menurutnya, para wartawan keliru menginterpretasikan informasi yang dia sampaikan.
"Kita baru siapkan tempat kok kamu (wartawan-red) ngomong dibatalkan. Yg ngumpulin siapa? Saya enggak agendakan. Itu baru mempersiapkan," kata Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat jumpa pers di Wisma Negara, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (23/10/2014) malam.
Jokowi menjelaskan, pengumuman kabinet mundur dari waktu yang dijanjikan lantaran sejumlah nama calon menteri mendapat rapor merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Untuk itu, dia membutuhkan waktu dan kehati-hatian dalam menentukan kandidat pengganti.
"Kita menganut prinsip kehati-hatian. Waktu kita sampaikan ke KPK kan ada yang harus diulang," tutur dia.
Selain itu kehatia-hatian lanjut Jokowi, dirinya juga masih menunggu jawaban dari DPR RI terkait pengubahan nama kementerian (nomenklatur) sebelum mengumumkan nama-nama pembantunya.
"Kedua, kita juga meminta pertimbangan ke DPR karena ada kementerian yang digabung dan dipecah (nomenklatur) diubah," tandas Mantasn Gubernur DKI Jakarta ini
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo membantah dirinya menginstruksikan pengumuman kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok pada, Rabu (22/10/2014) malam. Menurutnya, para wartawan keliru menginterpretasikan informasi yang dia sampaikan.
"Kita baru siapkan tempat kok kamu (wartawan-red) ngomong dibatalkan. Yg ngumpulin siapa? Saya enggak agendakan. Itu baru mempersiapkan," kata Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat jumpa pers di Wisma Negara, Jl Veteran, Jakarta, Kamis (23/10/2014) malam.
Jokowi menjelaskan, pengumuman kabinet mundur dari waktu yang dijanjikan lantaran sejumlah nama calon menteri mendapat rapor merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Untuk itu, dia membutuhkan waktu dan kehati-hatian dalam menentukan kandidat pengganti.
"Kita menganut prinsip kehati-hatian. Waktu kita sampaikan ke KPK kan ada yang harus diulang," tutur dia.
Selain itu kehatia-hatian lanjut Jokowi, dirinya juga masih menunggu jawaban dari DPR RI terkait pengubahan nama kementerian (nomenklatur) sebelum mengumumkan nama-nama pembantunya.
"Kedua, kita juga meminta pertimbangan ke DPR karena ada kementerian yang digabung dan dipecah (nomenklatur) diubah," tandas Mantasn Gubernur DKI Jakarta ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
