Bali: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memiliki pertimbangan yang matang untuk tidak meloloskan beberapa partai politik (parpol) menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Parpol tersebut diyakini tidak melengkapi berkas persyaratan.
"Menurut saya tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, memang sudah garis tangannya," ujar Ma'ruf disela kunjungan kerja (kunker) ke Bali, Jumat, 23 Desember 2022.
Ma'ruf menegaskan bukan kali pertama KPU menyelenggarakan pesta demokrasi. Sehinga sudah ada aturan yang pakem bagi parpol yang ingin berkontestasi pada pemilu.
"Semua sudah ada aturannya, oleh karena itu menurut saya seharusnya kita berjalan di atas aturannya," jelas Ma'ruf.
Lebih lanjut, Wakil Kepala Negara menerangkan pihak yang tidak puas dengan hasil keputusan verifikasi KPU dapat menempuh jalur hukum. Salah satunya melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keresahannya terkait persoalan-persoalan menyangkut pemilu. Ia merasa Istana selalu menjadi pihak yang dikambinghitamkan ketika ada parpol yang tidak lolos verifikasi.
Padahal, itu adalah urusan KPU. Jokowi menegaskan pemerintah sama sekali tak bisa intervensi.
"Urusan lolos atau tidaknya peserta pemilu itu kan urusan KPU. Tapi yang dituduh-tuduh, langsung ditunjuk-tunjuk itu Istana. Dibilang ikut campur. Kekuatan besar ikut campur. Kekuatan besar intervensi," ujar Jokowi dalam HUT ke-16 Partai Hanura di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.
Bali: Wakil Presiden (Wapres)
Ma'ruf Amin menilai Komisi Pemilihan Umum (
KPU) telah memiliki pertimbangan yang matang untuk tidak meloloskan beberapa partai politik (parpol) menjadi peserta Pemilihan Umum (
Pemilu) 2024. Parpol tersebut diyakini tidak melengkapi berkas persyaratan.
"Menurut saya tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, memang sudah garis tangannya," ujar Ma'ruf disela kunjungan kerja (kunker) ke Bali, Jumat, 23 Desember 2022.
Ma'ruf menegaskan bukan kali pertama KPU menyelenggarakan pesta demokrasi. Sehinga sudah ada aturan yang pakem bagi parpol yang ingin berkontestasi pada pemilu.
"Semua sudah ada aturannya, oleh karena itu menurut saya seharusnya kita berjalan di atas aturannya," jelas Ma'ruf.
Lebih lanjut, Wakil Kepala Negara menerangkan pihak yang tidak puas dengan hasil keputusan verifikasi KPU dapat menempuh jalur hukum. Salah satunya melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keresahannya terkait persoalan-persoalan menyangkut pemilu. Ia merasa Istana selalu menjadi pihak yang dikambinghitamkan ketika ada parpol yang tidak lolos verifikasi.
Padahal, itu adalah urusan KPU. Jokowi menegaskan pemerintah sama sekali tak bisa intervensi.
"Urusan lolos atau tidaknya peserta pemilu itu kan urusan KPU. Tapi yang dituduh-tuduh, langsung ditunjuk-tunjuk itu Istana. Dibilang ikut campur. Kekuatan besar ikut campur. Kekuatan besar intervensi," ujar Jokowi dalam HUT ke-16 Partai Hanura di Jakarta, Rabu, 21 Desember 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
