medcom.id, Jakarta: PDI Perjuangan berencana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pemberlakukan konsep haluan negara di orde baru itu akan dikaji pada penyelenggaraan Rakernas I PDI Perjuangan.
Indonesia disebut memerlukan GBHN agar perencanaan pembangunan jangka panjang tak terputus meski pemimpin negara berganti.
Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini, mengaku setuju konsep perencanaan pembangunan jangka panjang diberlakukan. Namun, bukan berarti konsep gagasannya harus mengembalikan GBHN.
"Jadi bentuknya bukan berarti GBHN. Tapi memang harus ada perencanaan jangka panjang. Karena kalau memang enggak, nanti diterjemahkan sendiri-sendiri. Yang Kasihan masyarakat," kata wanita yang kerap disapa Risma, di sela-sela Rakernas I PDI Perjuangan di Hall D JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (12/1/2015).
Risma mengamini jika pembangunan nasional selalu terputus hanya karena kepemimpinannya berganti setiap lima tahun. Pergantian pimpinan bukan berarti menghentikan konsep pembangunan negara. Asalkan program pemerintahannya konsisten, pembangunan tetap bisa diteruskan.
"Padahal misalnya kalau mau angkat warga miskin harus konsisten programnya. Karena kalau ganti-ganti enggak akan bisa keluar-keluar dari pengentasan kemiskinan," katanya.
Menurut Risma, sama halnya dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan tak akan selesai jika terus menuruti keinginan pemimpin yang terus berganti.
"Kedua, infrastruktur. Kalau diputus-putus, hilang itu. Kalau setiap periode sesuai dengan keinginan pemimpinanya, bahaya itu. Saya sendiri akan coba terapkan supaya tidak begitu," tutupnya.
medcom.id, Jakarta: PDI Perjuangan berencana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pemberlakukan konsep haluan negara di orde baru itu akan dikaji pada penyelenggaraan Rakernas I PDI Perjuangan.
Indonesia disebut memerlukan GBHN agar perencanaan pembangunan jangka panjang tak terputus meski pemimpin negara berganti.
Wali Kota Surabaya terpilih Tri Rismaharini, mengaku setuju konsep perencanaan pembangunan jangka panjang diberlakukan. Namun, bukan berarti konsep gagasannya harus mengembalikan GBHN.
"Jadi bentuknya bukan berarti GBHN. Tapi memang harus ada perencanaan jangka panjang. Karena kalau memang enggak, nanti diterjemahkan sendiri-sendiri. Yang Kasihan masyarakat," kata wanita yang kerap disapa Risma, di sela-sela Rakernas I PDI Perjuangan di Hall D JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (12/1/2015).
Risma mengamini jika pembangunan nasional selalu terputus hanya karena kepemimpinannya berganti setiap lima tahun. Pergantian pimpinan bukan berarti menghentikan konsep pembangunan negara. Asalkan program pemerintahannya konsisten, pembangunan tetap bisa diteruskan.
"Padahal misalnya kalau mau angkat warga miskin harus konsisten programnya. Karena kalau ganti-ganti enggak akan bisa keluar-keluar dari pengentasan kemiskinan," katanya.
Menurut Risma, sama halnya dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan tak akan selesai jika terus menuruti keinginan pemimpin yang terus berganti.
"Kedua, infrastruktur. Kalau diputus-putus, hilang itu. Kalau setiap periode sesuai dengan keinginan pemimpinanya, bahaya itu. Saya sendiri akan coba terapkan supaya tidak begitu," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(KRI)
