medcom.id, Jakarta: Pemecatan Fahri Hamzah sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengundang kekecewaan masyarakat Papua. Pasalnya, Fahri dinilai sebagai tokoh yang peduli dan kerap memperjuangkan hak masyarakat Papua.
Ketua Adat Papua Yan Piet Yaranggang mengatakan, Fahri beberapa kali datang ke Papua. Ia menyampaikan, pemecatan Fahri merupakan kemunduran demokrasi Indonesia.
“Fahri adalah tokoh yang memperjuangkan demokrasi di Papua. Di saat pejabat lain tidak mau datang ke sana karena takut, tapi Fahri datang untuk berjumpa dengan kami,” kata Yan di Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Rabu (6/4/2016).
Yan dan masyarakat Papua sangat mendambakan kehidupan demokrasi. Ia mengaku baru bisa merasakan hal itu setelah Wakil DPR RI itu datang menyambangi tanah kelahiran mereka.
Yan meminta agar PKS meninjau ulang keputusannya memecat Fahri. Ia menuturkan, Fahri adalah sosok potensial yang harus dipertahankan.
Bila pemecatan itu benar terjadi, Yan tak menjamin kebebasan di Papua akan terus ada. Ia takut para penguasa datang dan kembali merampas hak-haknya sebagai warga negara.
“Dia itu sosok pejuang. Kalau Fahri tidak ada, kami yakin demokrasi di Papua akan terancam dan kami ragu akan tetap berada di Indonesia,” ungkap Yan.
Majelis Tahkim PKS diketahui merekomendasikan pemecatan terhadap Fahri karena dianggap melanggar disiplin berorganisasi. Wakil Ketua DPR itu dinilai kerap berseberangan dengan ide, visi, dan misi PKS melalui berbagai pernyataannya di depan publik.
Fahri pun memandang alasan pemecatan itu tidak berdasar. Karena gaya komunikasi politiknya itu tidak akan bisa diubah.
Ia menuding segelintir pimpinan PKS tidak suka dengan dirinya secara pribadi. Dia menilai hal ini dijadikan dalih itu sebagai langkah menghabisi karir politiknya di PKS.
medcom.id, Jakarta: Pemecatan Fahri Hamzah sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengundang kekecewaan masyarakat Papua. Pasalnya, Fahri dinilai sebagai tokoh yang peduli dan kerap memperjuangkan hak masyarakat Papua.
Ketua Adat Papua Yan Piet Yaranggang mengatakan, Fahri beberapa kali datang ke Papua. Ia menyampaikan, pemecatan Fahri merupakan kemunduran demokrasi Indonesia.
“Fahri adalah tokoh yang memperjuangkan demokrasi di Papua. Di saat pejabat lain tidak mau datang ke sana karena takut, tapi Fahri datang untuk berjumpa dengan kami,” kata Yan di Tebet Dalam, Jakarta Selatan, Rabu (6/4/2016).
Yan dan masyarakat Papua sangat mendambakan kehidupan demokrasi. Ia mengaku baru bisa merasakan hal itu setelah Wakil DPR RI itu datang menyambangi tanah kelahiran mereka.
Yan meminta agar PKS meninjau ulang keputusannya memecat Fahri. Ia menuturkan, Fahri adalah sosok potensial yang harus dipertahankan.
Bila pemecatan itu benar terjadi, Yan tak menjamin kebebasan di Papua akan terus ada. Ia takut para penguasa datang dan kembali merampas hak-haknya sebagai warga negara.
“Dia itu sosok pejuang. Kalau Fahri tidak ada, kami yakin demokrasi di Papua akan terancam dan kami ragu akan tetap berada di Indonesia,” ungkap Yan.
Majelis Tahkim PKS diketahui merekomendasikan pemecatan terhadap Fahri karena dianggap melanggar disiplin berorganisasi. Wakil Ketua DPR itu dinilai kerap berseberangan dengan ide, visi, dan misi PKS melalui berbagai pernyataannya di depan publik.
Fahri pun memandang alasan pemecatan itu tidak berdasar. Karena gaya komunikasi politiknya itu tidak akan bisa diubah.
Ia menuding segelintir pimpinan PKS tidak suka dengan dirinya secara pribadi. Dia menilai hal ini dijadikan dalih itu sebagai langkah menghabisi karir politiknya di PKS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
