Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua diharapkan selesai tepat waktu. Revisi UU Otsus Papua ditargetkan disahkan pada Juli 2021.
"Kalau sesuai jadwal kerja kita, awal Juli itu sudah disahkan (revisi UU Otsus Papua) karena ini ada kaitan dengan regulasi untuk dana APBN 2022," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Otsus Papua Komarudin Watubun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Juni 2021.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut sejumlah kecil kementerian/lembaga akan diundang. Pansus ingin meminta pandangan terkait implementasi UU Otsus Papua pada 20 tahun pertama.
(Baca: Pansus Targetkan Revisi UU Otsus Disahkan Juli 2021)
Kementerian/lembaga yang diundang yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM); Kementerian Perdagangan (Kemendag); dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Sesudah itu kita sudah masuk penyusunan DIM (daftar inventaris masalah)," ungkap dia.
Komarudin menyebut penyusunan DIM sudah dimulai sejak pansus menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di Papua. Pembahasan DIM bersama pihak pengusul dari pemerintah.
"Yang mengusulkan Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian), Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati), dan Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly)," ujar dia.
Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Papua diharapkan selesai tepat waktu. Revisi UU Otsus Papua ditargetkan disahkan pada Juli 2021.
"Kalau sesuai jadwal kerja kita, awal Juli itu sudah disahkan (revisi UU Otsus Papua) karena ini ada kaitan dengan regulasi untuk dana APBN 2022," kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi UU Otsus Papua Komarudin Watubun di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Juni 2021.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebut sejumlah kecil kementerian/lembaga akan diundang. Pansus ingin meminta pandangan terkait implementasi UU Otsus Papua pada 20 tahun pertama.
(Baca:
Pansus Targetkan Revisi UU Otsus Disahkan Juli 2021)
Kementerian/lembaga yang diundang yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM); Kementerian Perdagangan (Kemendag); dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Sesudah itu kita sudah masuk penyusunan DIM (daftar inventaris masalah)," ungkap dia.
Komarudin menyebut penyusunan DIM sudah dimulai sejak pansus menggelar rapat dengar pendapat (RDP) di Papua. Pembahasan DIM bersama pihak pengusul dari pemerintah.
"Yang mengusulkan Mendagri (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian), Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati), dan Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly)," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
