Jakarta: Pemerintah dan DPR tengah membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Beleid yang dibahas panitia khusus (pansus) itu diharapkan menjadi jalan keluar bagi permasalahan di Bumi Cendrawasih.
"Kira-kira UU Otsus jilid kedua yang sekarang sudah masuk dalam penanganan pansus, kami harap itu jadi solusi," kata Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Mei 2021.
Ketua Fraksi Gerindra itu meminta pembahasan dilakukan secara komperhensif. Pemerintah dan DPR tak menutup ruang bagi pihak terkait dalam pembahasan.
"Libatkan seluruh stakeholder yang ada di Papua," ungkap dia.
Baca: Anggaran Otsus Papua Harus Dibarengi Peningkatan Literasi
Selain itu, dia mendukung langkah pemerintah menyikapi aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) bersinergi.
Menurut dia, tidak ada cara lain mengatasi KKB dengan mengerahkan aparat keamanan. Tindakan yang dilakukan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat Papua.
Akibatnya, kata Muzani, bakal menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan. Hal ini tentu berdampak domino terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
"Gerakan aparat di lapangan harus bersatu padu dengan tupoksi masing-masing menangani gerakan separatis ini," sebut dia.
Setelah permasalahan KKB selesai, pemerintah dinilai bisa menerapkan pendekatan lain. Seperti, pendekatan multietnis dan berbagai cara lainnya.
Jakarta: Pemerintah dan DPR tengah membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (
Otsus) Papua. Beleid yang dibahas panitia khusus (pansus) itu diharapkan menjadi jalan keluar bagi permasalahan di Bumi Cendrawasih.
"Kira-kira UU Otsus jilid kedua yang sekarang sudah masuk dalam penanganan pansus, kami harap itu jadi solusi," kata Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 7 Mei 2021.
Ketua Fraksi Gerindra itu meminta pembahasan dilakukan secara komperhensif. Pemerintah dan
DPR tak menutup ruang bagi pihak terkait dalam pembahasan.
"Libatkan seluruh stakeholder yang ada di
Papua," ungkap dia.
Baca:
Anggaran Otsus Papua Harus Dibarengi Peningkatan Literasi
Selain itu, dia mendukung langkah pemerintah menyikapi aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Polri,
TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) bersinergi.
Menurut dia, tidak ada cara lain mengatasi KKB dengan mengerahkan aparat keamanan. Tindakan yang dilakukan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat Papua.
Akibatnya, kata Muzani, bakal menimbulkan ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan. Hal ini tentu berdampak domino terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
"Gerakan aparat di lapangan harus bersatu padu dengan tupoksi masing-masing menangani gerakan separatis ini," sebut dia.
Setelah permasalahan KKB selesai, pemerintah dinilai bisa menerapkan pendekatan lain. Seperti, pendekatan multietnis dan berbagai cara lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
