Jakarta: Pemerintah diharapkan tidak hanya menyasar masyarakat kurang mampu saat menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Bantuan duit itu diharapkan juga diberikan ke masyarakat terdampak.
"Ada ratusan ribu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Akibatnya saat sekarang banyak yang mengadu tak sanggup bayar kontrakan rumah, untuk biaya sekolah anak bahkan untuk makan saja mereka sulit," kata anggota DPR Lisda Hendrajoni melalui keterangan tertulis, Minggu, 18 Juli 2021.
Lisda mengatakan masyarakat terdampak PPKM darurat juga butuh bantuan. Pemerintah diminta tidak pilih kasih.
Baca: 2.500 Ton Beras dan 70 Ribu Paket Sembako Siap Didistribusikan
"Kita ketahui, bahwa masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, dan mereka akan memulai segala sesuatu dari nol. Tentu ini juga harus menjadi perhatian khusus pemerintah," ujar Lisda.
Angka kemiskinan juga diyakini bisa naik jika pemerintah tidak menyalurkan BST itu ke masyarakat terdampak. Jika tidak diberi bantuan, masyarakat berdampak bisa nekat melanggar PPKM untuk bertahan hidup.
"Ini ibarat makan buah simalakama. Harus ada Evaluasi. Namun yang paling tepat adalah, pelaksanaan PPKM harus di iringi dengan bantuan dari pemerintah yang betul-betul tepat sasaran," tutur Lisda.
Pemerintah diminta bijak. Bantuan tunai itu diharap bisa disalurkan ke orang yang tepat agar PPKM darurat tidak dilanggar.
"Ibaratnya masyarakat dilarang keluar, namun harus ada yang menjamin mereka tidak kelaparan di dalam rumah. Ini adalah tanggung jawab bersama, agar tidak menimbulkan lebih banyak angka kemiskinan," kata dia.
Jakarta: Pemerintah diharapkan tidak hanya menyasar masyarakat kurang mampu saat menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (
PPKM) darurat. Bantuan duit itu diharapkan juga diberikan ke masyarakat terdampak.
"Ada ratusan ribu masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena
pandemi. Akibatnya saat sekarang banyak yang mengadu tak sanggup bayar kontrakan rumah, untuk biaya sekolah anak bahkan untuk makan saja mereka sulit," kata anggota DPR Lisda Hendrajoni melalui keterangan tertulis, Minggu, 18 Juli 2021.
Lisda mengatakan masyarakat terdampak PPKM darurat juga butuh bantuan. Pemerintah diminta tidak pilih kasih.
Baca:
2.500 Ton Beras dan 70 Ribu Paket Sembako Siap Didistribusikan
"Kita ketahui, bahwa masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, dan mereka akan memulai segala sesuatu dari nol. Tentu ini juga harus menjadi perhatian khusus pemerintah," ujar Lisda.
Angka kemiskinan juga diyakini bisa naik jika pemerintah tidak menyalurkan BST itu ke masyarakat terdampak. Jika tidak diberi bantuan, masyarakat berdampak bisa nekat melanggar PPKM untuk bertahan hidup.
"Ini ibarat makan buah simalakama. Harus ada Evaluasi. Namun yang paling tepat adalah, pelaksanaan PPKM harus di iringi dengan bantuan dari pemerintah yang betul-betul tepat sasaran," tutur Lisda.
Pemerintah diminta bijak. Bantuan tunai itu diharap bisa disalurkan ke orang yang tepat agar PPKM darurat tidak dilanggar.
"Ibaratnya masyarakat dilarang keluar, namun harus ada yang menjamin mereka tidak kelaparan di dalam rumah. Ini adalah tanggung jawab bersama, agar tidak menimbulkan lebih banyak angka kemiskinan," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
