medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo belum menentukan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pengganti Marciano Norman. Presiden diminta hati-hati memilih Kepala BIN berikutnya.
"Kepala BIN jabatan sangat strategis, karena analisa dan prediksinya menentukan kebijakan Presiden. Tidak boleh tergesa-gesa dan memang harus cermat," kata pengamat intelijen Ridwan Habib saat diskusi di Jakarta Selatan, Selasa (28/4/2015).
Memilih Kepala BIN, lanjutnya, tidak hanya melihat latar belakang si calon, tapi juga kompetensinya di dunia intelijen.
"Perdebatan dari militer atau nonmiliter, dari parpol atau nonparpol itu kurang relevan. Yang jauh lebih penting adalah rekam jejak dan kemampuan di bidang intelijen," paparnya.
Seorang Kepala BIN harus mampu mengendalikan agen lapangan. Juga matang dalam menganalisa laporan.
"Semua laporan harus melewati Kepala BIN. Karena itu, seorang kepala harus paham lapangan sekaligus pintar analisa," imbuhnya.
Selain itu, Kepala BIN idelanya, menurut Ridwan, harus memahami teknologi intelijen modern.
"Saat ini tidak hanya human intelligence, ada signal intelligence, image intelligence, dan open source intelligence. Seorang kepala harus menguasai itu," jelasnya.
Peneliti intelijen Diyaddin menambahkan, kekhawatiran BIN akan dimanfaatkan individu atau golongan tertentu sudah tidak relevan. Sebab, saat ini parlemen dan masyarakat lebih kritis dalam mengontrol segala kebijakan pemerintah.
"Sekarang pers sudah bebas dan punya akses luar biasa. Juga elemen-elemen sipil," tandasnya.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo belum menentukan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) pengganti Marciano Norman. Presiden diminta hati-hati memilih Kepala BIN berikutnya.
"Kepala BIN jabatan sangat strategis, karena analisa dan prediksinya menentukan kebijakan Presiden. Tidak boleh tergesa-gesa dan memang harus cermat," kata pengamat intelijen Ridwan Habib saat diskusi di Jakarta Selatan, Selasa (28/4/2015).
Memilih Kepala BIN, lanjutnya, tidak hanya melihat latar belakang si calon, tapi juga kompetensinya di dunia intelijen.
"Perdebatan dari militer atau nonmiliter, dari parpol atau nonparpol itu kurang relevan. Yang jauh lebih penting adalah rekam jejak dan kemampuan di bidang intelijen," paparnya.
Seorang Kepala BIN harus mampu mengendalikan agen lapangan. Juga matang dalam menganalisa laporan.
"Semua laporan harus melewati Kepala BIN. Karena itu, seorang kepala harus paham lapangan sekaligus pintar analisa," imbuhnya.
Selain itu, Kepala BIN idelanya, menurut Ridwan, harus memahami teknologi intelijen modern.
"Saat ini tidak hanya
human intelligence, ada
signal intelligence,
image intelligence, dan
open source intelligence. Seorang kepala harus menguasai itu," jelasnya.
Peneliti intelijen Diyaddin menambahkan, kekhawatiran BIN akan dimanfaatkan individu atau golongan tertentu sudah tidak relevan. Sebab, saat ini parlemen dan masyarakat lebih kritis dalam mengontrol segala kebijakan pemerintah.
"Sekarang pers sudah bebas dan punya akses luar biasa. Juga elemen-elemen sipil," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
