Din Syamsuddin. (Foto: MI/Panca Syurkani)
Din Syamsuddin. (Foto: MI/Panca Syurkani)

Din Syamsuddin Setuju Jika Soeharto Diberi Gelar Pahlawan

Wanda Indana • 22 Mei 2016 10:08
medcom.id, Jakarta: Ketua Pergerakan Indoensia Maju (PIM) Din Syamsuddin sepakat wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto. Din mengaku, Soeharto yang sempat berkuasa selama 32 tahun dinilai layak mendapat gelar tersebut.
 
"Saya termasuk yang setuju kalau Soeharto atau semua Presiden kita diberi penghargaan karena bagaimanapun mereka ada jasanya," kata Din di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (21/5/2016) malam.
 
Wacana pemberian gelar pahlawan kepada pemimpin orde baru menuai polemik. Sosok Soeharto memang kontroversi. Sebagian menganggapnya sebagai 'pembunuh' demokrasi, lainnya memuji sebagai peletak dasar pembangunan Indonesia. Namun Din mengingatkan agar masyarakat berpikir jernih, harus melihat sisi kebaikannya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Masing-masing punya prestasi walaupun masing-msaing punya kelemehan. Marilah kita melihat pada sisi kebaikannya itu. Manusiawi kalau ada yang suka dan tidak suka, kalau kita tidak menghargai pemimpin kita karena ada yang tidak suka ya gak akan ada yang diberi penghargaan. Pasti ada kelompok pendukungnya dan ada kelompok yang tidak mendukung. Lebih bagus kita positif thinking," pungkas dia.
 
Wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto kembali mencuat setelah Ketua Sidang Munaslub Golkar di Bali, Nurdin Halid, dalam Sidang Paripurna menginstruksikan Novanto sebagai pimpinan baru Golkar memperjuangkan apresiasi kepada Soeharto, Senin 16 Mei malam.
 
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebut purnawirawan Jenderal Besar TNI itu layak menyandang gelar pahlawan nasional. Fahri menyebut dua alasan mengapa Soeharto layak menyandang gelar tersebut. Pertama, Soeharto sudah wafat dan kedua, jasa almarhum untuk Indonesia tidak dapat ditampik.
 
Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyebut tak ada yang salah jika Soeharto diganjar gelar itu. Pemberian gelar justru menjadi sesuatu yang baik.
 
Penolakan disampaikan politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Menurut anggota Komisi III DPR itu, pemberian gelar pahlawan nasional terganjal rekam jejak Soeharto selama memimpin. Apalagi TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada Pasal 4 jelas menyebut nama Soeharto.
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif