medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri. Rakor tersebut membahas antisipasi bencana banjir, dan tanah longsor yang terjadi di berbagai wilayah di Tanah Air.
Rakor dihadiri Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampanggilei, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful serta perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda terkait.
Puan mengatakan rakor ini untuk memastikan kesiapsiagaan pihak-pihak terkait, dalam menghadapi bencana banjir dan longsor. Terutama terkait sejauh mana sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana kepada masyarakat. Selain itu juga untuk mengetahui kelengkapan alat penanganan banjir, dan longsor yang tersedia.
Berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2012 tentang penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor dijelaskan bahwa masih-masing K/L maupun Pemerintah Daerah (Pemda) terkait mempunyai tugas dan fungsinya. Mulai dari pencegahan, penanganan saat bencana, dan penanganan pemulihan pasca bencana.
“Namun yang lebih penting adalah tindakan pencegahan sebagai solusi terhadap penanggulangan bencana banjir, dan tanah longsor. Dan pencegahan tersebut harus lebih terencana dan sistematis, seperti; membangun sistem deteksi dini, kesiapan dan kesiapsiagaan personal dan peralatan, SOP yang jelas serta dukungan lintas sektor yang maksimal," papar Puan di kantor Kemenko PMK, Jumat (2/9/2016).
Dalam urusan koordinasi bencana, BNPB harus lebih pro aktif, K/L dan Pemda harus lebih sinergis menanggulangi bencana, serta mempersiapkan posko siaga darurat bencana banjir dan longsor. "Harus dipastikan juga Kominfo untuk selalu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," terangnya.
Pihak-pihak terkait, lanjutnya, harus menjalankan tugas dan perannya sesuai Inpres. Kemendagri harus mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan bahaya banjir dan longsor.
"Kemenkes menyiapkan obat-obatan, Kemensos menyiapkan shelter dan buffer stock, Kementan menyediakan buffer stock beras, Pemda melakukan kesiapsiagaan darurat khusus, K/L dan Pemda juga harus mengkoordinasikan dengan CSR pihak swasta,” terangnya.
Menko PMK meminta agar Kemendagri, BNPB, K/L terkait dan Pemda bersinergi dalam membuat peta rawan banjir dan longsor. Dengan adanya koordinasi dan sinergis yang baik antar pihak terkait diharapkan dapat meminimalisir dampak bencana banjir dan longsor. ”Namun sekali lagi saya menekankan pentingnya tindakan pencegahan bencana banjir dan longsor serta pencegahan tersebut jangan hanya seremonial belaka," tukasnya.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri. Rakor tersebut membahas antisipasi bencana banjir, dan tanah longsor yang terjadi di berbagai wilayah di Tanah Air.
Rakor dihadiri Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampanggilei, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful serta perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda terkait.
Puan mengatakan rakor ini untuk memastikan kesiapsiagaan pihak-pihak terkait, dalam menghadapi bencana banjir dan longsor. Terutama terkait sejauh mana sosialisasi dan edukasi penanggulangan bencana kepada masyarakat. Selain itu juga untuk mengetahui kelengkapan alat penanganan banjir, dan longsor yang tersedia.
Berdasarkan Intruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2012 tentang penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor dijelaskan bahwa masih-masing K/L maupun Pemerintah Daerah (Pemda) terkait mempunyai tugas dan fungsinya. Mulai dari pencegahan, penanganan saat bencana, dan penanganan pemulihan pasca bencana.
“Namun yang lebih penting adalah tindakan pencegahan sebagai solusi terhadap penanggulangan bencana banjir, dan tanah longsor. Dan pencegahan tersebut harus lebih terencana dan sistematis, seperti; membangun sistem deteksi dini, kesiapan dan kesiapsiagaan personal dan peralatan, SOP yang jelas serta dukungan lintas sektor yang maksimal," papar Puan di kantor Kemenko PMK, Jumat (2/9/2016).
Dalam urusan koordinasi bencana, BNPB harus lebih pro aktif, K/L dan Pemda harus lebih sinergis menanggulangi bencana, serta mempersiapkan posko siaga darurat bencana banjir dan longsor. "Harus dipastikan juga Kominfo untuk selalu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," terangnya.
Pihak-pihak terkait, lanjutnya, harus menjalankan tugas dan perannya sesuai Inpres. Kemendagri harus mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan bahaya banjir dan longsor.
"Kemenkes menyiapkan obat-obatan, Kemensos menyiapkan shelter dan buffer stock, Kementan menyediakan buffer stock beras, Pemda melakukan kesiapsiagaan darurat khusus, K/L dan Pemda juga harus mengkoordinasikan dengan CSR pihak swasta,” terangnya.
Menko PMK meminta agar Kemendagri, BNPB, K/L terkait dan Pemda bersinergi dalam membuat peta rawan banjir dan longsor. Dengan adanya koordinasi dan sinergis yang baik antar pihak terkait diharapkan dapat meminimalisir dampak bencana banjir dan longsor. ”Namun sekali lagi saya menekankan pentingnya tindakan pencegahan bencana banjir dan longsor serta pencegahan tersebut jangan hanya seremonial belaka," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
