Transformasi DPR Menjadi Parlemen Modern Harus Dilanjutkan

Jakarta: Transformasi menjadi parlemen modern telah dimulai oleh DPR RI periode 2014-2019. Diharapkan upaya tersebut dilanjutkan oleh DPR periode 2019-2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) pada acara Orientasi dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Anggota DPR RI dan DPD RI 2019-2024.  Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO), Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo dan ratusan anggota baru DPR RI periode 2019-2024. "Sinisme dan rendahnya kepercayaan publik masih akan menjadi tantangan bagi DPR RI ke depan. Melalui DPR RI yang modern dan terbuka, kita akan terus berupaya menjawab kritik dengan menyajikan informasi positif mengenai apa yang telah dilakukan oleh DPR RI. Ke depan, DPR RI perlu menjaga marwah dan kewibawaannya, serta memiliki kemandirian sebagaimana yang selalu diperjuangkan DPR RI periode saat ini," kata Bamsoet.  Politikus Golkar itu juga mengingatkan bahwa DPR dan pemerintah sepakat merubah paradigma pembahasan legislasi yang tak hanya menekankan pada aspek kuantitas tapi juga harus fokus pembahasan. Sehingga anggapan bahwa kinerja DPR RI jeblok lantaran jumlah RUU yang diselesaikan sedikit, sangat tidak tepat," ungkap dia. "DPR RI sangat sepakat, sehingga di periode 2019-2024, perlu tetap kita tunjukkan bahwa undang undang yang dibentuk ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, bangsa dan negara," ungkap dia. Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, dalam pelaksanaan fungsi Anggaran, anggota DPR RI periode 2019-2024 tidak boleh sekadar memberikan persetujuan terhadap RUU APBN yang diajukan pemerintah. Berbagai indikator seperti  Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, serta Rencana Kerja Pemerintah harus dibahas secara cermat dan intens melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD). "Hasil  pembahasan tersebut adalah range besaran asumsi  dasar ekonomi makro R-APBN, seperti pertumbuhan ekonomi (PDB), nilai tukar, tingkat suku bunga SPN, harga minyak, lifting minyak dan gas bumi. Selanjutnya juga dibahas mengenai tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia. Di dalam pengambilan keputusan mengenai RUU APBN-pun, DPR RI tidak sekedar setuju, melainkan juga memberikan catatan-catatan kritis atas persetujuannya," tandas Bamsoet. Dewan Pakar KAHMI itu juga menerangkan fungsi pengawasan DPR. Dari fungsi tersebut, DPR sudah menghasilkan banyak rekomendasi untuk ditindaklanjuti pemerintah. Namun rekomendasi tersebut seringkali diabaikan.  "Untuk itu perlu dipikirkan mekanisme agar fungsi pengawasan DPR terlaksana secara efektif dan dipatuhi pemerintah," sebut dia. Sealin itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengingatkan agar DPR periode selanjutnya bekerja keras mewujudkan demokrasi yang substansial. Terutama untuk mendatangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.  "Demokrasi bukan tujuan akhir, tetapi alat atau sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar dia.