Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Hariyono. Foto: Medcom.id/Ilham Putra
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Hariyono. Foto: Medcom.id/Ilham Putra

SK Bersama 11 Kementerian/Lembaga Koridor Ideologi ASN

Nasional pancasila radikalisme Tangkal Radikalisme
Ilham Pratama Putra • 25 November 2019 16:01
Jakarta: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Hariyono, menjelaskan urgensi Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penanganan radikalisme pada Aparatur Sipil Negara. Surat yang diteken 11 instansi pemerintah ini akan jadi koridor ideologi bagi abdi negara.
 
"Ini dalam rangka mengamankan negara. Karena kebebasan ASN juga etika (diatur) aturan yang berlaku di ASN," kata Hariyono di Kompleks Parlemen, Senin, 25 November 2019.
 
SKB mempertegas sumpah setia ASN pada Pancasila. Negara tak ingin abdinya mengingkari hal itu, misalnya dengan berperilaku radikal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Penerapan SKB ini memang tak lepas dari data BPIP soal indikasi suburnya paham radikal di masyarakat. Dari data itu, sudah saatnya ASN dibina sebagai teladan masyarakat.
 
"Artinya bahwa peraturan itu tidak muncul dari langit tapi dari kondisi di lapangan," kata dia.
 
Data tersebut juga mengungkap kecenderungan ASN yang suka mengumbar ujaran kebencian di media sosial. Hariyono menyebut ada oknum abdi negara mencaci pimpinan dan lembaga negara melalui medium itu.
 
"Nah ini yang kita tertibkan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali," jelas dia.
 
Meski terkesan seperti pengekangan, Hariyono meminta ASN tak khawatir. SKB tak akan membatasi ruang berpendapat abdi negara.
 
SKB, kata dia, fokus meluruskan ASN sebagai mesin pemerintah. Tidak menyebarkan paham radikal dan menjalankan Pancasila dengan maksimal.
 
"Enggak boleh bebas seenaknya. Apakah ASN boleh caci maki? Lalu apa bedanya. ASN sehari-hari digaji negara dan dapat tugas dari negara, harus bisa menjadi teladan," ungkap Hariyono.
 
Terkait sanksi yang diberikan, Hariyono tak banyak bicara. Dia menyerahkan hak tersebut kepada kementerian masing-masing.
 
"Kembali ke atasan masing-masing. Bukan BPIP. Atasan langsung cross check (mengecek ulang). Tidak langsung ditindak, tapi verifikasi. Ada peringatan lisan, tertulis dan sebagainya. Jadi dikembalikan ke Kementerian masing-masing," pungkas dia.
 

(ADN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif