Jakarta: Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kubu Oesman Sapta Odang (OSO) santai dengan wacana musyawarah nasional (munas) tandingan kubu eks ketum Wiranto. Munas kubu OSO dianggap legal.
"Chaerudin Ismail (Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura kubu Wiranto) mengatakan dia akan membuat DPC (dewan pimpinan cabang) dan DPD (dewan pimpinan daerah) tandingan, padahal Chaerudin bukan pengurus partai Hanura lagi," kata Loyalis OSO, Inas Nasrullah, kepada Medcom.id, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019.
Menurut dia, aksi Chaerudin ilegal. Wacana Munas tandingan pun dianggap tak cerdas. Pasalnya, hanya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura sebagai pemilik surat keputusan (SK) menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham) yang berhak menggelar munas.
"Berdasarkan AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) Hanura yang berhak mengadakan munaslub (munas luar biasa) adalah DPP yang sah berdasarkan UU Parpol (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik)," ujar dia.
Dia juga meragukan ada anggota DPD yang ingin ikut kubu Wiranto. Bahkan, dia menaruh curiga Chaerudin mengincar kursi ketua umum (ketum).
Chaeruddin Ismail tak mengakui kepemimpinan OSO hasil munas di Jakarta. Dia menilai pemilihan OSO sebagai ketum tidak sah.
"Jadi Partai Hanura sana itu, Partai Hanura abal-abal," kata Chaeruddin dalam konferensi pers di Hotel Century Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019.
Menurut dia, munas versi OSO serupa kenduri nasional lantaran tak ada forum pemaparan pertanggungjawaban kepemimpinan OSO. Pengendali Munas Hanura di Hotel Sultan Jakarta, kata dia, orang baru yang tidak mengerti sejarah partai.
"Dan orang yang terlibat itu orang lama hanya sedikit, mungkin saya hitung tujuh-sembilan orang," tutur dia.
Chaeruddin mengaku paham tabiat OSO. Eks Ketua DPD itu dinilai tak butuh legalitas dan cuma mengejar legitimasi. Chaeruddin bertekad menghentikan kiprah OSO.
Jakarta: Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kubu Oesman Sapta Odang (OSO) santai dengan wacana musyawarah nasional (munas) tandingan kubu eks ketum Wiranto. Munas kubu OSO dianggap legal.
"Chaerudin Ismail (Ketua Dewan Kehormatan Partai Hanura kubu Wiranto) mengatakan dia akan membuat DPC (dewan pimpinan cabang) dan DPD (dewan pimpinan daerah) tandingan, padahal Chaerudin bukan pengurus partai Hanura lagi," kata Loyalis OSO, Inas Nasrullah, kepada
Medcom.id, Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019.
Menurut dia, aksi Chaerudin ilegal. Wacana Munas tandingan pun dianggap tak cerdas. Pasalnya, hanya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura sebagai pemilik surat keputusan (SK) menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham) yang berhak menggelar munas.
"Berdasarkan AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga) Hanura yang berhak mengadakan munaslub (munas luar biasa) adalah DPP yang sah berdasarkan UU Parpol (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik)," ujar dia.
Dia juga meragukan ada anggota DPD yang ingin ikut kubu Wiranto. Bahkan, dia menaruh curiga Chaerudin mengincar kursi ketua umum (ketum).
Chaeruddin Ismail tak mengakui kepemimpinan OSO hasil munas di Jakarta. Dia menilai pemilihan OSO sebagai ketum tidak sah.
"Jadi Partai Hanura sana itu, Partai Hanura abal-abal," kata Chaeruddin dalam konferensi pers di Hotel Century Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019.
Menurut dia, munas versi
OSO serupa kenduri nasional lantaran tak ada forum pemaparan pertanggungjawaban kepemimpinan OSO. Pengendali Munas Hanura di Hotel Sultan Jakarta, kata dia, orang baru yang tidak mengerti sejarah partai.
"Dan orang yang terlibat itu orang lama hanya sedikit, mungkin saya hitung tujuh-sembilan orang," tutur dia.
Chaeruddin mengaku paham tabiat OSO. Eks Ketua DPD itu dinilai tak butuh legalitas dan cuma mengejar legitimasi. Chaeruddin bertekad menghentikan kiprah OSO.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
