Gerindra Minta Pembentukan Dewas KPK Independen

Jakarta: Pembentukan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta betul-betul independen. Terpenting, pemilihan dewan pengawas tidak melalui mekanisme penunjukan langsung presiden. "Itu bisa bahaya (dewan pengawas dipilih presiden) bahaya bisa melibas kepada lawan-lawan politiknya," kata Anggota Fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 5 Oktober 2019. Supratman menyebut sistem penunjukan langsung akan berbahaya mengingat presiden memiliki kendali penuh terhadap KPK. Dia khawatir dewan pengawas nantinya disetir oleh kepala negara selanjutnya. "Belum tentu Pak Jokowi (akan menyetir) karena kita yakin Pak Jokowi tidak melakukan itu. Tapi pemerintah yang akan datang kan berbahaya kalau tiba-tiba mendapatkan presiden yang lain," ujar Supratman. Politikus Gerindra ini berharap pemilihan dewan pengawas harus melibatkan DPR, pemerintah dan KPK. Komunikasi tiga lembaga ini dinilainya penting agar menghasilkan dewan pengawas yang sesuai harapan rakyat. "Ada pasalnya fit n profit DPR atau 2 DPR, 2 pemerintah dan 1 KPK itu bagus," pungkasnya.