Kaolisi Masyarakat Sipil minta pemilihan Ketua DPD baru pada 3 April 2017 dihentikan. Foto: MTVN/Whisnu Mardiansyah
Kaolisi Masyarakat Sipil minta pemilihan Ketua DPD baru pada 3 April 2017 dihentikan. Foto: MTVN/Whisnu Mardiansyah

Anggota DPD ke Parpol Disebut Pengkhianatan terhadap Rakyat

Whisnu Mardiansyah • 31 Maret 2017 19:37
medcom.id, Jakarta: Masuknya sejumlah anggota DPD sebagai anggota partai bakal mengubah substansi dari pembentukan DPD. Padahal, sejatinya, DPD dibentuk untuk mewakili rakyat daerah.

"Ini bukan soal anggota DPD masuk partai apa tidak. Tapi soal perkara demokrasi, ini harus sehat. Anggota DPD bukan representasi dari parpol tapi representasi wilayah," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donald Fariz di Bakoel Koffie, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 31 Maret 2017.

DPD dibentuk sebagai penyeimbang saluran aspirasi rakyat di daerah yang tidak terserap di DPR. Aspirasi masyarakat daerah, masyarakat adat, dan kelompok minoritas sedikit tersentuh oleh partai politik yang memiliki wakil di DPR. "DPD hadir dalam rangka untuk membela mereka," kata Donald.

Baca: Pergantian Pimpinan DPD di Tengah Periode Dinilai Pemborosan

Dengan masuknya unsur partai politik di DPD secara otomatis akan menguasai seluruh proses politik di DPR. Imbasnya, kepentingan daerah akan terabaikan.

Komite Pemantau Legislatif Syamsudin Alimsyah pun sepakat, jika bergabungnya anggota DPD ke parpol tak ubahnya pengkhianatan amanat rakyat. Padahal, hanya DPD satu-satunya ruang representasi independen di parlemen.

"Ini adalah bentuk sarana kepentingan publik untuk kepentingan golongan. Dan bentuk pelanggaran etika politik yang sangat nyata," tegas Syamsudin.



Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(YDH)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

>