Pergantian Pimpinan DPD di Tengah Periode Dinilai Pemborosan

medcom.id, Jakarta: Rapat paripurna pemilihan pimpinan DPD yang rencananya digelar 3 April 2017 disarankan untuk dibatalkan. Sebab, akan berdampak pada pemborosan. "Status hukum tata tertib yang dijadikan dasar penyelenggaraan paripurna masih menggantung. Tapi dipaksakan, ini pemborosan uang rakyat," kata Peneliti dari lembaga Kode Inisiatif Adelina Syahda di Bakoel Koffie, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 31 Maret 2017. Jika dipaksakan digelar, Paripurna akan mengganggu agenda rakyat di daerah. Yang seharusnya bisa diisi dengan menyampaikan aspirasi kepada wakil daerah mereka di DPD. "Hentikan pemilihan pimpinan DPD di tengah masa jabatan," tegas Adel. Baca: Pemilihan Ketua DPD 3 April Liar Polemik pemilihan pimpinan DPD bermula ketika dalam sidang paripurna DPD pada 21 Februari. DPD menyepakati pemberlakukan aturan masa jabatan pimpinan selama dua tahun enam bulan untuk periode ini. Itu berarti masa jabatan pimpinan DPD yang ada saat ini akan berakhir bulan ini. Pemilihan pimpinan DPD yang baru rencananya akan dilakukan 3 April esok. Keputusan ini sesuai dengan penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap uji materi masa jabatan pimpinan DPD dalam UU MD3. Baca: Pakar Hukum Harap MA Tolak Pergantian Ketua DPD Tahun Ini Namun, Tatib tersebut digugat sejumlah anggota DPD, yakni Anang Prihantoro, Marhany Victor Poly Pua, Djasarmen Purba, Denty Eka Widi Pratiwi, dan Anna Latuconsina. Salah satu poin yang digugat ialah pemotongan masa jabatan pimpinan DPD dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun. MA mengabulkan tuntutan uji materi tatib tersebut. MA mengeluarkan putusan nomor 02 P/KHS/2017 atas perkara uji materi peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tatib terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. MA mengabulkan gugatan para pemohon dan mencabut peraturan tersebut.   Dalam amar putusan, majelis hakim MA yang diketuai Supandi menyatakan, DPD berada dalam satu rumpun dengan MPR dan DPR sebagai lembaga perwakilan. Ini diatur di UU Nomor 17 Tahun 2014. Karena itu, seperti DPR dan MPR, masa jabatan anggota DPD sama dengan masa jabatan pimpinan DPD.