medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Salah satu fokus sidang ialah rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018.
"Pertama, Presiden memberikan arahan agar RAPBN untuk 2018 itu sudah disiapkan sejak dini. Maka kita akan membahas mengenai dari sisi perencanaannya. Nanti diminta Menteri Bappenas (Bambang Brodjonegoro) yang akan menyampaikan," kata Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016).
Menurut dia, rencana anggaran masing-masing kementerian lembaga nantinya akan disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nantinya juga akan dibahas penyederhanaan surat pertanggungjawaban atau SPJ.
"Kelihatan SPJ ini kecil ternyata menjadi beban yang sangat serius bagi aparat birokrasi kita. Terutama semakin ke bawah, beban SPJ ini semakin berat," jelas dia.
Dia mencontohkan, ada bantuan guru di SD di daerah yang jumlah SPJ-nya mencapai 124 lembar. Hal ini memberatkan dan menghabiskan waktu kepala sekolah.
Untuk itu, kata Pramono, Presiden memerintahkan untuk disederhanakan menjadi online dan hanya satu SPJ. "Dengan demikian ini betul-betul melakukan reformasi birokrasi yang mendasar di aparatur sipil negara," ucap dia.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Salah satu fokus sidang ialah rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2018.
"Pertama, Presiden memberikan arahan agar RAPBN untuk 2018 itu sudah disiapkan sejak dini. Maka kita akan membahas mengenai dari sisi perencanaannya. Nanti diminta Menteri Bappenas (Bambang Brodjonegoro) yang akan menyampaikan," kata Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016).
Menurut dia, rencana anggaran masing-masing kementerian lembaga nantinya akan disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nantinya juga akan dibahas penyederhanaan surat pertanggungjawaban atau SPJ.
"Kelihatan SPJ ini kecil ternyata menjadi beban yang sangat serius bagi aparat birokrasi kita. Terutama semakin ke bawah, beban SPJ ini semakin berat," jelas dia.
Dia mencontohkan, ada bantuan guru di SD di daerah yang jumlah SPJ-nya mencapai 124 lembar. Hal ini memberatkan dan menghabiskan waktu kepala sekolah.
Untuk itu, kata Pramono, Presiden memerintahkan untuk disederhanakan menjadi online dan hanya satu SPJ. "Dengan demikian ini betul-betul melakukan reformasi birokrasi yang mendasar di aparatur sipil negara," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
