Presiden tak Rela APBN Dikorupsi, Meski Hanya Rp1

medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo tidak mau APBN 2017 dikorupsi, meski satu rupiah. Ia menyebutkan jumlah belanja APBN 2017 Rp2.080,5 triliun di kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. "Saya titip pesan, jangan dikorupsi. Saya kira mekanimse pencegahan sudah ada. Ini mengingatkan saja, karena ini duit sangat besar," kata Presiden usai penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 di Istana Negara Jakarta, Rabu (7/12/2016). Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan, dana transfer ke daerah dan dana desa mencapai Rp764,3 triliun. Ia kembali menyampaikan, ini bukan uang sedikit. "Dana di daerah semakin banyak, tetapi saya titip kepada kepala desa, bupati/wali kota, gubernur, jangan ada yang dikorupsi, satu rupiah pun," tegas Presiden. Presiden berharap dana APBN 2017 menjadi instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global. Ia juga berharap APBN menjadi instrumen dalam mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan pengangguran. "Saya harapkan tingkat kemiskinan mencapai 10,5 persen, angka pengangguran 5,6 persen dan gini rasio 0,39," katanya. Presiden meminta, dengan peningkatan dana transfer dan dana desa, pemerintah pusat dan daerah bersinergi menghadapi tantangan kebangsaan. "Saatnya Indonesia dibangun dari pinggiran dan desa," ujar Presiden. Kepala Negara juga meminta pemerintah daerah dan desa bergerak lebih cepat pada 2017. "Pengadaan barang dan jasa 2017 pada triwulan IV ini, harus mulai pralelang lebih cepat, ini agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif Januari 2017," katanya. (Antara)