Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea--Medcom.id/Hendrik Simorangkir
Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea--Medcom.id/Hendrik Simorangkir

Kepala Desa Diminta Awasi Pengiriman TKI

Nasional tki ilegal
Whisnu Mardiansyah • 16 April 2019 08:12
Jakarta: Kepala desa atau lurah diminta untuk aktif mengawasi warganya. Hal tersebut untuk meminimalisir pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal.
 
“Mereka harus tahu warganya ini mau ke mana, apa standarnya. Apalagi dalam UU PMI yang baru sebenarnya perekrutan itu harus diketahui oleh kepala desa,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea di Jakarta, Selasa, 16 April 2019.
 
Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 13 huruf b UU menyatakan penempatan kerja di luar negeri, pekerja migran Indonesia wajib memiliki surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun, perlu ada aturan turunan di bawahnya dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) untuk mengimplementasikan keterlibatan kepala desa ini. Sehingga hal-hal yang menyangkut keterlibatan kepala desa dapat diatur lebih rinci.
 
“Bahkan bisa saja nantinya diberikan kewenangan untuk bisa melakukan pelatihan dulu di desanya, dengan syarat mengacu pada peraturan ketenagakerjaan,” ucap Marinus.
 
Keterlibatan kepala desa dipandangnya perlu. Sebab bila urusan ini hanya mengandalkan lembaga pengawas saja, Marinus yakin tidak akan maksimal. “Jadi, harus melibatkan masyarakat secara sistem. Jika tidak, tidak akan maksimal pengawasannya,” sebutnya.
 
Baca: Kemnaker Menggagalkan Pengiriman 20 TKI Ilegal
 
Banyaknya pengiriman TKI Ilegal ke luar negeri saat ini karena sistem pengawasan yang tidak berjalan maksimal. Tidak ada pengawasan dan kontrol ketat dari tingkat bawah.
 
“Selama ini main comot saja. Yang penting bawa ke Jakarta, urus paspor, urus visa, berangkat, selesai urusan. Sedangkan UU yang baru itu mengatur izin dari aparatur desa itu,” jelas Marinus.
 
Jika kontrol dan pengawasan dari tingkat bawah sudah ketat, selanjutnya ia ingin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia memastikan TKI yang dikirimnya sudah tersertifikasi sesuai standar dalam regulasi dan standar negara tujuan. Dia ingin penyalur tenaga kerja juga ikut meminimalisir aroma kongkalikong.
 
“Tidak ada lagi meloloskan yang seharusnya tidak diloloskan untuk berangkat,” pungkasnya.
 

(YDH)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif