medcom.id,Jakarta: Partai Golkar menyatakan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati Wali Kota (Perppu Pilkada). Banyak kalangan menilai sikap Partai Golkar akan diikuti partai-partai lainnya di Koalisi Merah Putih (KMP).
Di sisi lain, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memperjuangkan Perppu itu agar disetujui parlemen. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan masih ada waktu melakukan lobi politik kepada Koalisi Merah Putih sebelum Perppu tersebut dibahas pada Januari 2015.
"Masih ada sampai Januari melakukan komunikasi politik di DPR. Jelas perjuangan reformasi yang akan terjadi," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Andi menilai, pertarungan politik di DPR seharusnya merefleksikan apa yang menjadi kehendak masyarakat yang menginginkan pelaksanaan pilkada langsung.
"Yakni pilar demokrasi langsung yang akan masuk ke pemerintah," tutup Mantan Deputi Tim Transisi ini
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memerintahkan Fraksi Partai Golkar di DPR untuk menolak Perppu Pilkada yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhyono tersebut.
"Sesuai usulan Saudara sekalian, kita bisa menolak Perppu itu," kata Ical sapaannya dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali, Selasa (2/12/2014) malam.
medcom.id,Jakarta: Partai Golkar menyatakan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati Wali Kota (Perppu Pilkada). Banyak kalangan menilai sikap Partai Golkar akan diikuti partai-partai lainnya di Koalisi Merah Putih (KMP).
Di sisi lain, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan memperjuangkan Perppu itu agar disetujui parlemen. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan masih ada waktu melakukan lobi politik kepada Koalisi Merah Putih sebelum Perppu tersebut dibahas pada Januari 2015.
"Masih ada sampai Januari melakukan komunikasi politik di DPR. Jelas perjuangan reformasi yang akan terjadi," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Andi menilai, pertarungan politik di DPR seharusnya merefleksikan apa yang menjadi kehendak masyarakat yang menginginkan pelaksanaan pilkada langsung.
"Yakni pilar demokrasi langsung yang akan masuk ke pemerintah," tutup Mantan Deputi Tim Transisi ini
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie memerintahkan Fraksi Partai Golkar di DPR untuk menolak Perppu Pilkada yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhyono tersebut.
"Sesuai usulan Saudara sekalian, kita bisa menolak Perppu itu," kata Ical sapaannya dalam Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Bali, Selasa (2/12/2014) malam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
