medcom.id, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum pasti menggunakan hak interpelasi terkait kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi. Sejauh ini, PKS mnegkritisi kebijakan tersebut.
"Sejauh ini, kemarin yang disampaikan Ketua Fraksi (Jazuli Juwaini), kemungkinan itu ada terkait BBM, tapi kita tidak mengatakan pasti interpelasi," tegas politikus PKS Sohibul Iman usai mengisi diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2014).
PKS mempertanyakan alasan kenaikan BBM di tengah beberapa negara justru menurunkan harga BBM. Apalagi, harga minyak dunia sedang turun.
"Kedua, yang lebih penting lagi persoalan keuangan negara adalah hasil penghematan dari kenaikan BBM subsidi ini kan alokasinya harus dibahas. Tidak bisa pemerintah, pokoknya ada duit lebih, saya pakai program ini, enggak boleh. Dia harus ada mata anggarannya, ini harus dibahas dengan DPR, seperti itu," jelas Wakil Ketua Komisi X itu.
Keputusan menaikkan BBM memang mendapat reaksi keras dari berbagai pihak. Wacana penggunaan hak interpelasi pun kencang berembus. Beberapa fraksi seperti PKS, PAN, Golkar dan Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pun memunculkan wacana itu.
Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas wacana ini. Sementara Fraksi Partai Gerindra belum sampai pada pembasahan hak interpelasi. Gerindra hanya mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.
medcom.id, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum pasti menggunakan hak interpelasi terkait kebijakan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi. Sejauh ini, PKS mnegkritisi kebijakan tersebut.
"Sejauh ini, kemarin yang disampaikan Ketua Fraksi (Jazuli Juwaini), kemungkinan itu ada terkait BBM, tapi kita tidak mengatakan pasti interpelasi," tegas politikus PKS Sohibul Iman usai mengisi diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2014).
PKS mempertanyakan alasan kenaikan BBM di tengah beberapa negara justru menurunkan harga BBM. Apalagi, harga minyak dunia sedang turun.
"Kedua, yang lebih penting lagi persoalan keuangan negara adalah hasil penghematan dari kenaikan BBM subsidi ini kan alokasinya harus dibahas. Tidak bisa pemerintah, pokoknya ada duit lebih, saya pakai program ini, enggak boleh. Dia harus ada mata anggarannya, ini harus dibahas dengan DPR, seperti itu," jelas Wakil Ketua Komisi X itu.
Keputusan menaikkan BBM memang mendapat reaksi keras dari berbagai pihak. Wacana penggunaan hak interpelasi pun kencang berembus. Beberapa fraksi seperti PKS, PAN, Golkar dan Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pun memunculkan wacana itu.
Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas wacana ini. Sementara Fraksi Partai Gerindra belum sampai pada pembasahan hak interpelasi. Gerindra hanya mendesak pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ADF)
