medcom.id, Jakarta: Partai Golkar akhirnya melunak, dan memutuskan mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada. Melalui akun Twitternya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, menyatakan dukungannya terhadap Perppu Presiden ke enam Susilo bambang Yudhoyono itu.
"Partai Golkar akan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada tersebut," tulis pria yang akrab disapa ical itu di laman twitternya, Rabu, (9/12/2014) malam.
ARB menjelaskan, dukungan tersebut diberikan setelah melihat keinginan masyarakat luas untuk tetap melaksanakan pilkada langsung. Yakni sesuai kesepakatan awal bulan Oktober 2014 antara enam partai dalam KMP. ARB juga menyertakan dokumen perjanjian itu dalam akun twitternya.
"Pada awal Oktober 2014, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Demokrat, bersepakat untuk bersama-sama mensukseskan pemilihan pimpinan DPR-RI dan seluruh alat kelengkapannya secara proporsional serta kepemimpinan MPR-RI, dengan menetapkan susunannya," ujar dia
"Dalam kesepakatan itu juga menyatakan kami bersepakat untuk mendukung Perppu usul pemerintah terhadap UU Pilkada,” sambungnya.
Adapun alasan penolakan Perppu Pilkada langsung oleh peserta Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali. Kata ARB sesuai dengan idealisme partai beringin dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang termaktub dalam sila keempat Pancasila.
"Seperti kita tahu, dalam sila keempat Pancasila, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” ungkapnya
Oleh karena itu, kata ARB, peserta Munas IX Partai Golkar beranggapan bahwa yang paling cocok dengan sila ke-4 tersebut adalah Pilkada melalui perwakilan, yaitu DPRD.
medcom.id, Jakarta: Partai Golkar akhirnya melunak, dan memutuskan mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada. Melalui akun Twitternya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, menyatakan dukungannya terhadap Perppu Presiden ke enam Susilo bambang Yudhoyono itu.
"Partai Golkar akan mendukung Perppu usul Pemerintah tentang UU Pilkada tersebut," tulis pria yang akrab disapa ical itu di laman twitternya, Rabu, (9/12/2014) malam.
ARB menjelaskan, dukungan tersebut diberikan setelah melihat keinginan masyarakat luas untuk tetap melaksanakan pilkada langsung. Yakni sesuai kesepakatan awal bulan Oktober 2014 antara enam partai dalam KMP. ARB juga menyertakan dokumen perjanjian itu dalam akun twitternya.
"Pada awal Oktober 2014, Golkar, Gerindra, PAN, PKS, PPP, dan Demokrat, bersepakat untuk bersama-sama mensukseskan pemilihan pimpinan DPR-RI dan seluruh alat kelengkapannya secara proporsional serta kepemimpinan MPR-RI, dengan menetapkan susunannya," ujar dia
"Dalam kesepakatan itu juga menyatakan kami bersepakat untuk mendukung Perppu usul pemerintah terhadap UU Pilkada,” sambungnya.
Adapun alasan penolakan Perppu Pilkada langsung oleh peserta Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali. Kata ARB sesuai dengan idealisme partai beringin dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang termaktub dalam sila keempat Pancasila.
"Seperti kita tahu, dalam sila keempat Pancasila, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,” ungkapnya
Oleh karena itu, kata ARB, peserta Munas IX Partai Golkar beranggapan bahwa yang paling cocok dengan sila ke-4 tersebut adalah Pilkada melalui perwakilan, yaitu DPRD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
