medcom.id, Jakarta: Partai demokrat akan mengajukan permohonan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Publik diminta untuk tidak mempercayai langkah partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu.
"Penindakan terhadap anggota Fraksi Partai Demokrat yang memprakarsai walk out dan dukungan Demokrat pada judicial review UU Pilkada nanti tidak perlu dipercaya. Karena semua itu pencitraan," kata Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani dalam Konferensi Pers 'Mengawal Wakil Rakyat, Membandung Arus Konsolidasi Orba' di Kantor Setara Institute, Jalan Danau Gelinggang 62, Bendungan Hilir, Jakarta, Senin (29/9/2014).
Apa yang disampaikan SBY melalui pernyataan-pernyataan saat masih di luar negeri sulit diterima akal sehat dan untuk dipercayai. Menurut Ismail, tidak mungkin SBY tidak punya kendali ke Demokrat. Karena SBY tipe pemimpin partai politik yang mengatur segala hal terkait keputusan-keputusan parpol.
"Indikatornya apa, jabatan-jabatan strategis di partai dia ambil semua. Majelis Tinggi, kemudian Ketua Umum, tidak peduli itu berjejer dengan anaknya dalam kepengurusan. Tidak mungkin SBY tak punya kendali," jelas Ismail.
Ismail menyimpulkan, pelbagai pernyataan SBY, termasuk langkah uji materi, adalah kepura-puraan. Semua kamuflase. Kehendak sesungguhnya adalah pilkada melalui DPRD, bukan pilkada langsung. "Tetapi tetap ingin memetik citra politik bahwa dia seolah-olah ingin membela rakyat," tandas Ismail.
Karena itu, jelas Ismail, Setara Institute tidak berharap lebih kepada SBY. Selain kepura-puraan, jelas Ismail, Demokrat dan SBY bermain dua kaki.
medcom.id, Jakarta: Partai demokrat akan mengajukan permohonan uji materi UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Publik diminta untuk tidak mempercayai langkah partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu.
"Penindakan terhadap anggota Fraksi Partai Demokrat yang memprakarsai
walk out dan dukungan Demokrat pada
judicial review UU Pilkada nanti tidak perlu dipercaya. Karena semua itu pencitraan," kata Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani dalam Konferensi Pers 'Mengawal Wakil Rakyat, Membandung Arus Konsolidasi Orba' di Kantor Setara Institute, Jalan Danau Gelinggang 62, Bendungan Hilir, Jakarta, Senin (29/9/2014).
Apa yang disampaikan SBY melalui pernyataan-pernyataan saat masih di luar negeri sulit diterima akal sehat dan untuk dipercayai. Menurut Ismail, tidak mungkin SBY tidak punya kendali ke Demokrat. Karena SBY tipe pemimpin partai politik yang mengatur segala hal terkait keputusan-keputusan parpol.
"Indikatornya apa, jabatan-jabatan strategis di partai dia ambil semua. Majelis Tinggi, kemudian Ketua Umum, tidak peduli itu berjejer dengan anaknya dalam kepengurusan. Tidak mungkin SBY tak punya kendali," jelas Ismail.
Ismail menyimpulkan, pelbagai pernyataan SBY, termasuk langkah uji materi, adalah kepura-puraan. Semua kamuflase. Kehendak sesungguhnya adalah pilkada melalui DPRD, bukan pilkada langsung. "Tetapi tetap ingin memetik citra politik bahwa dia seolah-olah ingin membela rakyat," tandas Ismail.
Karena itu, jelas Ismail, Setara Institute tidak berharap lebih kepada SBY. Selain kepura-puraan, jelas Ismail, Demokrat dan SBY bermain dua kaki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
