Jakarta: Direktur Program Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) Aria Bima heran Presiden Joko Widodo dikaitkan dengan larangan penayangan film G30/S PKI. Padahal, sosok yang melarang penayangan film itu ada di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Penghentian film G30/S PKI merupakan kebijakan pada 1998, dihentikan pemutarannya oleh Menteri Penerangan dalam hal ini adalah Brigjen Purn Yunus Yosfiah," kata Aria di Posko Rumah Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat, 28 September 2018.
Yunus kini bergabung dengan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Yunus terdaftar dalam jajaran dewan penasihat tim kampanye Prabowo-Sandi.
Aria mengatakan penayangan dihentikan karena pemerintah ingin film yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari peristiwa sejarah itu. Aria lantas heran Presiden Jokowi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Megawati Sukarnoputri, dan Presiden Abdurrahman Wahid, disalahkan karena pelarangan film ini.
"Ini dihentikan Pak Yunus Yosfiah saat itu menteri penerangan, karena sekitar Halim dianggap menyeramkan, kemudian Pak Juwono Sudarsono (menteri pendidikan saat itu) melihat dunia pendidikan yang lebih mendidik," jelas Aria.
Aria meminta Jokowi tak disudutkan dengan isu ini. Ia menegaskan, Jokowi tak pernah melarang atau membolehkan menonton film tersebut.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/ybDRZ3vK" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Direktur Program Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN-KIK) Aria Bima heran Presiden Joko Widodo dikaitkan dengan larangan penayangan film G30/S PKI. Padahal, sosok yang melarang penayangan film itu ada di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Penghentian film G30/S PKI merupakan kebijakan pada 1998, dihentikan pemutarannya oleh Menteri Penerangan dalam hal ini adalah Brigjen Purn Yunus Yosfiah," kata Aria di Posko Rumah Cemara, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat, 28 September 2018.
Yunus kini bergabung dengan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Yunus terdaftar dalam jajaran dewan penasihat tim kampanye Prabowo-Sandi.
Aria mengatakan penayangan dihentikan karena pemerintah ingin film yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari peristiwa sejarah itu. Aria lantas heran Presiden Jokowi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Megawati Sukarnoputri, dan Presiden Abdurrahman Wahid, disalahkan karena pelarangan film ini.
"Ini dihentikan Pak Yunus Yosfiah saat itu menteri penerangan, karena sekitar Halim dianggap menyeramkan, kemudian Pak Juwono Sudarsono (menteri pendidikan saat itu) melihat dunia pendidikan yang lebih mendidik," jelas Aria.
Aria meminta Jokowi tak disudutkan dengan isu ini. Ia menegaskan, Jokowi tak pernah melarang atau membolehkan menonton film tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
