Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik pertemuan sekjen parpol koalisi pemerintah di kantor Sekretariat Kabinet (Setkab). Dia bilang, pertemuan berpotensi melanggar aturan jika membahas soal Pilpres 2019 karena menggunakan fasilitas negara.
"Jangan dong menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai atau yang terkait dengan kepentingan untuk pilpres," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 7 Mei 2018.
Fadli mengaku tak paham betul materi pertemuan para sekjen parpol pendukumg Joko Widodo dengan Menseskab Pramono Anung. Syukur-syukur, kata dia, kalau pertemuan hanya membahas agenda kepentingan nasional.
"Tapi kalau terkait dengan kepentingan partai politik bukankah itu institusi negara. Harusnya dicari tempat lain di salah satu markas partai atau di rumah ketumnya. Jadi abuse of power," ucap Fadli.
Fadli membiarkan publik menilai pertemuan itu. Namun, ia mengaku bakal menyuarakan pula agar DPR mengawasi aktivitas penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
"Ya kita kumpulkan bukti dulu. Saya kira di komisi terkait kita akan suarakan itu," ujar dia.
Siang tadi, para sekjen parpol koalisi pemerintah merapat di kantor Setkab. Pertemuan disebut hanya membahas capaian kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam lebih itu dihadiri sekjen PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Jakarta: Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik pertemuan sekjen parpol koalisi pemerintah di kantor Sekretariat Kabinet (Setkab). Dia bilang, pertemuan berpotensi melanggar aturan jika membahas soal Pilpres 2019 karena menggunakan fasilitas negara.
"Jangan dong menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan partai atau yang terkait dengan kepentingan untuk pilpres," kata Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 7 Mei 2018.
Fadli mengaku tak paham betul materi pertemuan para sekjen parpol pendukumg Joko Widodo dengan Menseskab Pramono Anung. Syukur-syukur, kata dia, kalau pertemuan hanya membahas agenda kepentingan nasional.
"Tapi kalau terkait dengan kepentingan partai politik bukankah itu institusi negara. Harusnya dicari tempat lain di salah satu markas partai atau di rumah ketumnya. Jadi abuse of power," ucap Fadli.
Fadli membiarkan publik menilai pertemuan itu. Namun, ia mengaku bakal menyuarakan pula agar DPR mengawasi aktivitas penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
"Ya kita kumpulkan bukti dulu. Saya kira di komisi terkait kita akan suarakan itu," ujar dia.
Siang tadi, para sekjen parpol koalisi pemerintah merapat di kantor Setkab. Pertemuan disebut hanya membahas capaian kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam lebih itu dihadiri sekjen PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, PPP, Hanura, PKPI, Perindo, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
