Jakarta: Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memutuskan menunda sidang paripurna untuk memilih satu wakil ketua tambahan karena alasan teknis.
"UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) mengamanatkan adanya penambahan satu wakil ketua DPD, namun tadi setelah Rapat Panmus, pemilihan pimpinan dalam sidang paripurna ditunda karena alasan teknis," kata Ketua Panitia Perancang Undang- Undang (PPUU) DPD, Gede Pasek Suardika, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018.
Dia menjelaskan para anggota DPD menginginkan orang yang terpilih bisa langsung menjalankan tugas sebagai wakil ketua. Namun, setelah Panmus menanyakan ke Kesekjenan DPD ternyata dukungan personalia dan penganggaran untuk pimpinan baru belum siap, sehingga pemilihan disepakati ditunda hingga masa sidang mendatang.
"Agenda sidang paripurna DPD tetap berjalan hanya agenda sidang laporan BPK. Jadi agenda pemilihan wakil ketua DPD ditunda, ya kita lihat juga ruangan juga baru disiapin," ujarnya.
Baca: Baleg Setuju Penambahan Dua Kursi Pimpinan DPD
Pasek menginginkan pimpinan baru DPD bisa langsung bekerja karena UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 mengamanatkan adanya tambahan tugas bagi DPD yaitu pengawasan dan evaluasi peraturan daerah (perda) serta rancangan perda.
"Karenanya dukungan teknis bagi pemimpin yang baru harus sudah disiapkan supaya orang yang terpilih nantinya bisa langsung bekerja.Ini hanya aspek teknis, aspek yuridis sudah siap seperti UU, tata tertib, dan bahkan waktu jadwal pemilihan pun sudah siap," katanya.
Pasek mengatakan DPD menargetkan bulan Juni pemilihan satu pimpinan DPD dapat dilaksanakan dan semua prosesnya selesai karena kalau terlalu lama ditunda dampaknya tidak bagus bagi institusi.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/xkEGpa3N" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memutuskan menunda sidang paripurna untuk memilih satu wakil ketua tambahan karena alasan teknis.
"UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) mengamanatkan adanya penambahan satu wakil ketua DPD, namun tadi setelah Rapat Panmus, pemilihan pimpinan dalam sidang paripurna ditunda karena alasan teknis," kata Ketua Panitia Perancang Undang- Undang (PPUU) DPD, Gede Pasek Suardika, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 31 Mei 2018.
Dia menjelaskan para anggota DPD menginginkan orang yang terpilih bisa langsung menjalankan tugas sebagai wakil ketua. Namun, setelah Panmus menanyakan ke Kesekjenan DPD ternyata dukungan personalia dan penganggaran untuk pimpinan baru belum siap, sehingga pemilihan disepakati ditunda hingga masa sidang mendatang.
"Agenda sidang paripurna DPD tetap berjalan hanya agenda sidang laporan BPK. Jadi agenda pemilihan wakil ketua DPD ditunda, ya kita lihat juga ruangan juga baru disiapin," ujarnya.
Baca: Baleg Setuju Penambahan Dua Kursi Pimpinan DPD
Pasek menginginkan pimpinan baru DPD bisa langsung bekerja karena UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 mengamanatkan adanya tambahan tugas bagi DPD yaitu pengawasan dan evaluasi peraturan daerah (perda) serta rancangan perda.
"Karenanya dukungan teknis bagi pemimpin yang baru harus sudah disiapkan supaya orang yang terpilih nantinya bisa langsung bekerja.Ini hanya aspek teknis, aspek yuridis sudah siap seperti UU, tata tertib, dan bahkan waktu jadwal pemilihan pun sudah siap," katanya.
Pasek mengatakan DPD menargetkan bulan Juni pemilihan satu pimpinan DPD dapat dilaksanakan dan semua prosesnya selesai karena kalau terlalu lama ditunda dampaknya tidak bagus bagi institusi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
