Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menggodok aturan khusus untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan tersebut disiapkan agar pelaksanaan program dapat menyesuaikan kondisi geografis, keterbatasan akses, serta tingginya biaya distribusi bahan pangan di daerah terpencil.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pelaksanaan MBG di wilayah 3T tidak bisa disamakan dengan daerah perkotaan. Pasalnya, terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi biaya operasional dan kemampuan penyedia layanan dalam menjangkau penerima manfaat.
Baca Juga :
BGN Klaim Hemat Anggaran MBG Rp44 Triliun dalam 100 Hari
"Kami sedang menggodok suatu aturan untuk wilayah 3T. Itu tidak bisa diperlakukan sama seperti di tempat lain. Ada unsur kemahalannya, ada unsur keterbatasan aksesnya," ujar Sudaryono.
Menurut dia, jumlah penerima manfaat di sejumlah wilayah terpencil juga relatif sedikit. Bahkan, terdapat daerah yang hanya memiliki sekitar 300 hingga 400 penerima manfaat.
Kondisi tersebut membuat skema pembayaran kepada penyedia layanan perlu disesuaikan. BGN menilai mekanisme pembiayaan yang berlaku di wilayah perkotaan belum tentu dapat diterapkan di daerah terpencil.
Sudaryono mencontohkan, biaya penyediaan satu menu di wilayah normal tidak bisa langsung dijadikan patokan untuk daerah seperti Papua. Hal ini karena harga bahan pangan dan biaya distribusi di wilayah tersebut cenderung berbeda.
"Misalnya Rp15.000 satu menu diberikan di Papua, tidak mungkin disamakan dengan wilayah normal. Harus ada penyesuaian," jelasnya.
Ia menambahkan, penyusunan aturan khusus tersebut juga perlu disinkronkan dengan Kementerian Keuangan. Salah satu hal yang dibahas ialah penentuan besaran pembayaran yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Selain persoalan biaya, BGN juga menghadapi tantangan ketersediaan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan MBG di daerah terpencil. Tidak semua bahan makanan mudah diperoleh, sehingga penyedia layanan perlu memiliki alternatif dalam menyiapkan menu.
Sudaryono mencontohkan, penyedia layanan bisa menghadapi kesulitan ketika hendak memasak makanan tertentu karena bahan bakunya tidak tersedia di wilayah tersebut.
Karena itu, BGN turut mempertimbangkan penggunaan makanan siap saji maupun makanan setengah jadi sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan pangan penerima manfaat.
Meski demikian, penggunaan makanan siap saji tetap harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan. BGN tengah menyusun pengaturan lebih lanjut agar mekanisme penyediaan dan pengolahan makanan memiliki standar yang jelas.
"Sebagai pimpinan, kewajiban kami adalah mengatur hal-hal yang sebelumnya belum diatur secara rinci," kata Sudaryono.
BGN juga tengah membenahi berbagai ketentuan terkait 3P, termasuk insentif, mekanisme pelaksanaan, hingga tata cara menjangkau dan memastikan ketersediaan bahan baku.
Sudaryono menegaskan bahan pangan yang digunakan dalam program MBG harus memenuhi persyaratan sertifikasi dari lembaga berwenang. Hal ini diperlukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kelayakan.
Menurutnya, penggunaan makanan siap saji atau barang jadi pada dasarnya bukan sesuatu yang otomatis dilarang dalam program MBG. Namun, produk tersebut harus memiliki sertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, BGN berupaya memastikan pelaksanaan MBG tetap berjalan di wilayah 3T dengan mempertimbangkan karakteristik setiap daerah, tanpa mengabaikan standar keamanan dan kualitas makanan.
Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menggodok aturan khusus untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kebijakan tersebut disiapkan agar pelaksanaan program dapat menyesuaikan kondisi geografis, keterbatasan akses, serta tingginya biaya distribusi bahan pangan di daerah terpencil.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pelaksanaan MBG di wilayah 3T tidak bisa disamakan dengan daerah perkotaan. Pasalnya, terdapat sejumlah tantangan yang memengaruhi biaya operasional dan kemampuan penyedia layanan dalam menjangkau penerima manfaat.
"Kami sedang menggodok suatu aturan untuk wilayah 3T. Itu tidak bisa diperlakukan sama seperti di tempat lain. Ada unsur kemahalannya, ada unsur keterbatasan aksesnya," ujar Sudaryono.
Menurut dia, jumlah penerima manfaat di sejumlah wilayah terpencil juga relatif sedikit. Bahkan, terdapat daerah yang hanya memiliki sekitar 300 hingga 400 penerima manfaat.
Kondisi tersebut membuat skema pembayaran kepada penyedia layanan perlu disesuaikan. BGN menilai mekanisme pembiayaan yang berlaku di wilayah perkotaan belum tentu dapat diterapkan di daerah terpencil.
Sudaryono mencontohkan, biaya penyediaan satu menu di wilayah normal tidak bisa langsung dijadikan patokan untuk daerah seperti Papua. Hal ini karena harga bahan pangan dan biaya distribusi di wilayah tersebut cenderung berbeda.
"Misalnya Rp15.000 satu menu diberikan di Papua, tidak mungkin disamakan dengan wilayah normal. Harus ada penyesuaian," jelasnya.
Ia menambahkan, penyusunan aturan khusus tersebut juga perlu disinkronkan dengan Kementerian Keuangan. Salah satu hal yang dibahas ialah penentuan besaran pembayaran yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
Selain persoalan biaya, BGN juga menghadapi tantangan ketersediaan bahan pangan untuk mendukung pelaksanaan MBG di daerah terpencil. Tidak semua bahan makanan mudah diperoleh, sehingga penyedia layanan perlu memiliki alternatif dalam menyiapkan menu.
Sudaryono mencontohkan, penyedia layanan bisa menghadapi kesulitan ketika hendak memasak makanan tertentu karena bahan bakunya tidak tersedia di wilayah tersebut.
Karena itu, BGN turut mempertimbangkan penggunaan makanan siap saji maupun makanan setengah jadi sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan pangan penerima manfaat.
Meski demikian, penggunaan makanan siap saji tetap harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan. BGN tengah menyusun pengaturan lebih lanjut agar mekanisme penyediaan dan pengolahan makanan memiliki standar yang jelas.
"Sebagai pimpinan, kewajiban kami adalah mengatur hal-hal yang sebelumnya belum diatur secara rinci," kata Sudaryono.
BGN juga tengah membenahi berbagai ketentuan terkait 3P, termasuk insentif, mekanisme pelaksanaan, hingga tata cara menjangkau dan memastikan ketersediaan bahan baku.
Sudaryono menegaskan bahan pangan yang digunakan dalam program MBG harus memenuhi persyaratan sertifikasi dari lembaga berwenang. Hal ini diperlukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kelayakan.
Menurutnya, penggunaan makanan siap saji atau barang jadi pada dasarnya bukan sesuatu yang otomatis dilarang dalam program MBG. Namun, produk tersebut harus memiliki sertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, BGN berupaya memastikan pelaksanaan MBG tetap berjalan di wilayah 3T dengan mempertimbangkan karakteristik setiap daerah, tanpa mengabaikan standar keamanan dan kualitas makanan.
(SAW)
